EKONOMI POLITIK

Minggu, 20 Oktober 2013 - Diposkan oleh izudinjosep@gmail.com di 23.49


APA ITU EKONOMI POLITIK?
Bruno S. Frey (1994) (1)
Ekonomi politik adalah (suatu gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai) saling ketergantungan antara ekonomi dengan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumberdaya, distribusi pendapatan, stabilisasi. Ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Para pengambil keputusan (aktor) bidang ekonomi dan bidang politik tergantung satu sama lain dan keduanya adalah aktor utama sistem ekonomi politik. Keputusan yang diambil oleh para aktor, dan karena itu perkembangan dan hasil seluruh sistem, tergantung pada aturan dan institusi yang membentuk kerangka dasarnya. Perilaku ekonomi, dengan kata lain, dapat dipengaruhi dengan mengubah aturan dan institusi. Perubahan semacam ini hanya mungkin terjadi melalui suatu konsensus sosial, dalam suatu situasi di mana para aktor tidak dapat memastikan apakah kepentingan pokok mereka akan terpenuhi dengan adanya perubahan aturan dan institusi itu atau tidak.

INTERACTION BETWEEN THE ECONOMY AND THE POLITY IN A POLITICO-ECONOMIC MODEL


APA ITU EKONOMI POLITIK?
Caporaso dan Levine (1992) (1)
Ekonomi politik muncul pada abad 18 didorong oleh perubahan dramatik dalam sistem pemenuhan kebutuhan, baik dalam hal sifat dan jenis kebutuhan maupun dalam hal cara produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhinya. Perubahan tersebut ditandai oleh pergeseran istilah dari “economy” menjadi “political economy”. Karena itu, pengertian ekonomi politik dapat ditelusuri dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik.
Istilah EKONOMI menunjuk pada manajemen rumah tangga. Istilah ini relevan untuk masa di mana kebutuhan muncul dan hal-hal untuk memenuhinya diproduksi di rumah tangga. Ekonomi Politik menunjuk pada manajemen urusan ekonomi suatu negara.
Istilah POLITIK menunjuk pada dua kualitas sistem pemenuhan kebutuhan yang saling terkait. Pertama, sistem yang menghubungkan orang-orang yang saling independen (saling tidak mengenal). Dalam situasi ini, usaha pemenuhan kebutuhan kita tergantung pada orang lain, bukan pada keluarga. Kedua, batas-batas pemenuhan kebutuhan kini bersifat politis; tanggung jawab pemenuhan kebutuhan jatuh ke otoritas publik, kepada kepala negara bukan kepala rumah tangga.
Pada tahap awal, ekonomi politik lebih banyak mengeluarkan rekomendasi kepada “negara” mengenai cara terbaik mengelola urusan ekonomi negara sehingga kebutuhan sebagian besar warga negara dapat dipenuhi.
Munculnya ekonomi politik membawa serta perdebatan mengenai tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi. Apakah negara berkewajiban menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi dan memobilisasi sumberdaya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan tsb? Atau, mana lebih baik: pemenuhan kebutuhan diserahkan kepada masyarakat atau diurus negara?
Perdebatan tersebut mengelompok pada dua bagian yang melandasi munculnya berbagai pendekatan dalam ekonomi politik. Pertama, the idea of a self-regulating market. Kedua, the notion of a public agenda.





PENDEKATAN EKONOMI POLITIK
Caporaso dan Levine (1992)
-THE CLASSICAL APPROACH
-MARXIAN POLITICAL ECONOMY
-NEOCLASSICAL POLITICAL ECONOMY
-KEYNESIAN POLITICAL ECONOMY
-ECONOMIC APPROACHES TO POLITICS
-POWER-CENTERED APPROACHES
-STATE-CENTERED APPROACHES
-JUSTICE-CENTERED THEORIES

Barry Clark (1991)
-THE CLASSICAL LIBERAL PERSPECTIVE
-THE RADICAL PERSPECTIVE
-THE CONSERVATIVE PERSPECTIVE
-THE MODERN LIBERAL PERSPECTIVE

Alt and Shepsle (1990)
-THE NORMATIVE POLITICAL ECONOMY
-THE HISTORICAL APPROACHES TO POLITICAL ECONOMY
-THE POSITIVE POLITICAL ECENOMY

MARKET vs STATE (GOVERNMENT)
APA ITU EKONOMI POLITIK?
Caporaso dan Levine (1992) (3)
Munculnya ekonomi politik membawa serta perdebatan mengenai tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi. Apakah negara berkewajiban menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi dan memobilisasi sumberdaya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan tsb? Atau, mana lebih baik: pemenuhan kebutuhan diserahkan kepada masyarakat atau diurus negara?
Perdebatan tersebut mengerucut pada dua kelompok gagasan yang melandasi munculnya berbagai pendekatan dalam ekonomi politik. Pertama, the idea of a self-regulating market. Kedua, the notion of a public agenda.

PRIMARY GOALS
-ECONOMICS
--Berkaitan dengan usaha untuk mencapai standar hidup material tertinggi yang paling mungkin berdasarkan sumberdaya yang tersedia.
--Untuk memaksimalkan kemakmuran, ekonomi berurusan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa.
--Kemakmuran ekonomi mencakup tiga dimensi: efisiensi, pertumbuhan, dan stabilitas.
-POLITICS
--Berkaitan dengan usaha untuk mencapai keadilan dengan menegakkan hukum dan struktur otoritas yang mengikat semua individu dalam suatu masyarakat.
--Tujuan keadilan meliputi tiga dimensi: kebebasan individu, keadilan distribusi manfaat dan beban, dan keteraturan sosial.
MASALAH: pemisahan di atas tidak memenuhi kepahaman optimal karena kemakmuran dan keadialn erat terkait. Pada masyarakat yang paling makmur, ditemukan ciri-cirti keadilan tertinggi.

INSTITUTIONAL ARENAS
-ECONOMICS
--Ekonomi adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang terjadi di pasar.
--Aktivitas-aktivitas termaksud mencakup penjualan dan pembelian barang dan jasa.
-POLITICS
-- Politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang terjadi di pemerintahan.
-- Aktivitas-aktivitas termaksud mencakup kampanye, pemilihan, dan pembuatan peraturan/kebijakan.
MASALAH: pemisahan di atas tidak memenuhi kepahaman optimal karena seringkali aktivitas-aktivitas politik memiliki ciri-ciri aktivitas jual beli, yaitu pertukaran saling mengungtungkan antarindividu atau antarkelompok kepentingan dan sebaliknya.

PRIMARY ACTORS
-ECONOMICS
--Aktivitas ekonomi dilakukan oleh individu-individu (atau perusahaan) yang bertindak secara otonom.
-POLITICS
--Aktivitas politik dilakukan oleh seluruh masyarakat secara kolektif untuk mengejar tujuan.
MASALAH: pemisahan di atas tidak memenuhi kepahaman optimal karena seringkali pilihan dan tindakan individual berdampak pada kolektivitas dan sebaliknya, pilihan atau tindakan kolektif mempengaruhi pilihan-pilihan individual.

A. MARKET AS AN ECONOMIC INSTITUTION
Pasar adalah sistem pertukaran di mana penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menentukan harga produk dan sumberdaya. Analisis mengenai potensi pasar dalam mencapai kemakmuran ekonomi akan difokuskan pada EFISIENSI, PERTUMBUHAN, DAN STABILITAS.
A.A Economic Efficiency (1)
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi
-Pasar kompetitif sempurna akan mengarahkan penggunaan sumberdaya yang mampu mewujudkan Pareto Optimal dengan cara mengkoordinasikan sejumlah besar (tak terhingga) transaksi dengan supervisi politik seminimal mungkin.
-Harga yang ditentuklan pasar akan menyediakan informasi dan insentif  untuk memandu individu-individu dan perusahaan membuat pilihan rasional bagaimana menggunakan sumberdaya dan membelanjakan uang mereka.
-Efisiensi ekonomi tercapai karena pasar [a] mengijinkan individu-individu melakukan pertukaran yang akan meninggikan tingkat kepuasan mereka, dan [b] mengembangkan berbagai kompetisi yang membuat semua orang berlomba mencapai yang terbaik dalam batas-batas sumberdaya dan teknologi yang tersedia.
-Di dunia nyata, kompetisi bersifat tidak sempurna karena [a] barriers to entry, [b] immobility of resources, [c] lack of information, [d] product differentiation, dan [e] concentrations of power akibat prasyarat teknis produksi dan keinginan individu menghindari kompetisi. Kompetisi yang tidak sempurna ini mengakibatkan inefisiensi ekonomi.
-Adanya eksternalitas.
-Pasar kadang memboroskan sumberdaya. Pada situasi tertentu, kompetisi menjadi amat keras dan memperlemah ikatan-ikatan sosial sehingga mengakibatkan alienasi, apatisme, keputusasaan, bahkan permusuhan. Kondisi psikologis ini akan mempengaruhi kinerja individu, perusahaan, dan ekonomi secara keseluruhan.
-Meskipun mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, pasar seringkali mengabaikan efisiensi sosial yang membuat kaum miskin tidak mampu sekolah, berobat, dan menikmati permukiman yang layak.
-Kompetisi dalam ekonomi pasar kadang amat mahal. Dalam banyak kasus, biaya iklan suatu produk kadang melampaui anggaran negara untuk membiayai tujuan-tujuan kolektif seperti lingkungan bersih, pendidikan, dll.

A.B. Growth
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
-Pasar merupakan mekanisme yang digdaya dalam meningkatkan ketersediaan dan produktivitas sumberdaya ekonomi. Karena konsekuensi setiap keputusan menjadi tanggung jawab individu, maka pasar mendorong tumbuhnya perilaku yang penuh kehati-hatian tetapi sekaligus penuh ketekunan dan kerja keras. Adanya insentif dan disinsentif finansial akan mendorong pertambahan pemakaian sumberdaya; dan adanya peluang profit akan memacu inovasi dan pengambilan risiko. Kombinasi faktor-faktor tersebut akan melahirkan pertumbuhan ekonomi.
-Pasar menghasilkan efek psikologis yang mendorong pertumbuhan. Dengan meminimalkan hambatan moral dan norma-norma kultural, pasar akan membuat individu-individu melepaskan diri dari identitas dan peran-peran tradisional mereka. Ini akan melahirkan perubahan gaya hidup dan bentuk-bentuk ekspresi. Energi perubahan ini merupakan sumberdaya penting dinamisme masyarakat pasar yang akan mendorong inovasi, kreativitas, dan peningkatan standar hidup. Secara tak terelakkan, dorongan ini akan memberikan energi untuk keberlanjutan inovasi dan ekspansi ekonomi.
Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
-Kapasitas pasar untuk tumbuh dibatasi oleh ketidakmampuannya menyediakan infrastruktur sosial secara memadai. Pertumbuhan memerlukan sistem transportasi, pendidikan, dan barang-barang publik lain yang tidak mampu disediakan pasar karena sulit meminta individu-individu untuk membayarnya. Investasi di bidang-bidang tersebut meskipun esensial bagi pertumbuhan ekonomi juga tidak menarik para investor.
-Individualisme kompetitif dalam ekonomi pasar membawa serta dua kecenderungan yang menghambat pertumbuhan. [1] Kompetisi meningkatkan status sosial dapat mendorong perilaku konsumtif. Meskipun tingkat permintaan tinggi dapat mendorong ekspansi ekonomi jangka pendek, namun tingkat tabungan yang rendah justru akan menghambat investasi sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. [2] Individualisme kompetitif dapat memunculkan alienasi, frustasi, dan kecemburuan yang merusak produktivitas dan akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Individu-individu akan berusaha melindungi diri dari kekejaman kompetisi dengan membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang akan menjadi kekuatan yang menekan fleksibilitas dan dinamisme yang melandasi ekspansi ekonomi pasar.

A.C. Stability
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi
-Pasar sangat fleksibel dalam merespon perubahan pola preferensi konsumen, teknologi, atau ketersediaan sumberdaya. Pasar secara keseluruhan tidak banyak terpengaruh oleh perubahan mode, inovasi, bahkan bencana alam. Melalui mekanisme harga, seluruh perubahan tersebut akan segera direspons secara tepat oleh bisnis dan konsumen melalui penyesuaian produksi dan konsumsi. Kecepatan bereaksi inilah yang membuat pasar mampu menjaga stabilitas ekonomi.
-Stabilitas pasar juga difasilitasi oleh fluktuasi suku bunga pinjaman. Jika pereokonomian sedang lesu, suku bunga akan jatuh sampai kredit dan investasi kembali atraktif. Sebalikya, tatkala ekonomi sedang memanas, suku bunga akan naik. Fluktuasi suku bunga ini membantu menstabilkan perekonomian.

Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi
-Siklus ekonomi (ledakan kemajuan dan kemerosotan tajam) seringkali terjadi sejak pasar menjadi institusi yang dominan dalam mengorganisasikan produksi. Awalnya siklus ini terjadi di pasar tertentu yang dipicu oleh antisipasi pembeli atas kenaikan harga (biasanya disebut “speculative bubble”). Namun di dunia modern, siklus terjadi karena interkoneksi yang tengah tumbuh antara pasar komoditas dan berkembangnya pasar finansial yang mengakibatkan terjadinya resesi dan inflasi nasional dan bahkan global.
-Ketidakstabilan juga terjadi karena sensifitas pasar terhadap ekspektasi konsumen dan investor. Pergeseran kecil psikologi konsumen dan investor dapat mengakibatkan gelombang pesimisme yang mendorong pasar terjungkal ke dalam spiral kebangkrutan ekonomi.
-Pada ekonomi pasar, pemenang kompetisi dapat memperoleh basis kekuatan yang memungkinkan mereka menekan kompetisi lebih lanjut. Proses ini dapat mengurangi fleksibilitas mekanisme harga dan karena itu menurunkan kemampuan pasar dalam merespon secara cepat perubahan kondisi ekonomi. Misalnya, bila upah dan harga dipaksa naik oleh kekuatan pasar serikat pekerja dan perusahan besar, maka resesi bisa menjadi satu-satunya solusi ekonomi bagi tekanan inflasi yang diakibatkannya.

B. MARKET AS A POLITICAL INSTITUTION
Meskipun pasar sering dipandang sebagai institusi ekonomi, namun pasar juga melakukan fungsi-fungsi penting dalam mencapai tujuan politik, yaitu keadilan. Analisis mengenai peran pasar sebagai institusi politik akan difokuskan pada kemampuan pasar dalam mempromosikan KEBEBASAN, KEADILAN/KESETARAAN, DAN KETERATURAN
B.A. Kebebasan (1)
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Kebebasan
-Pasar memberi kebebasan luar biasa ketika individu-individu dilimpahi hak untuk membuat pilihan-pilihan mengenai pemakaian sumberdaya mereka, tempat tinggal, pola konsumsi, dan gaya hidup. Keberadaan berbagai alternatif menjadi penghambat kekuatan seseorang atau perusahaan untuk memaksa dan memanipulasi orang lain. Ketika pasar menjadi institusi yang dominan dalam suatu masyarakat, potensi bagi pemerintah untuk menyalahgunakan wewenang akan menjadi terbatas.
Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Kebebasan
-Pasar hanya menyediakan komoditas yang dapat diproduksi dan dijual secara menguntungkan. Barang-barang lain yang tidak menguntungkan (pertahanan, keamanan, udara dan lingkungan bersih, dll) diabaikan. Hanya sebagian kepentingan manusia yang dapat diekspresikan melalui pasar, dan kebebasan individu untuk mengejarnya tidaklah cukup luas.
-Karena pasar hanya memproduksi dan menjual barang yang menawarkan keuntungan, maka manusia seolah dipaksa untuk menyesuaikan kebutuhan dan kepuasannya pada komoditas yang tersedia. Ini berarti kebebasan yang ditawarkan oleh pasar adalah “kebebasan dalam batas-batas komoditas yang mampu disediakan pasar.”
-Kebebasan individu dalam mengekspresikan kebutuhannya juga dibatasi kepemilikannya. Tanpa uang, tak dapat anda membeli barang. Di pasar tenaga kerja, kebebasan individu juga dibatasi oleh prospek mendapat atau kehilangan pekerjaan. Begitu memperoleh pekerjaan, bahkan individu juga dibatasi oleh kemampuan perusahaan untuk menggaji karyawan.
-Pendeknya, kian terbatas kepemilikan seseorang, kian terbatas kebebasan yang bisa diperolehnya dari pasar. Semakin banyak kepemilikannya, semakin tinggi kebebasannya.
B.B. Kesetaraan
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Kesetaraan
-Karena harga sumberdaya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, maka pasar cenderung mendistribusikan penghargaan sesuai kemampuan orang dalam menyediakan sumberdaya yang bermanfaat bagi proses produksi masyarakat. Ini berarti, setiap orang akan dihargai sama jika sumberdaya yang mereka sediakan sama. Penghargaan yang diterima sesorang tergantung sumberdaya yang mereka sumbangkan untuk proses produksi. Hal ini akan mendorong orang untuk meningkatkan sumberdayanya.
-Peluang yang disediakan oleh pasar juga menjadi pendorong untuk mencapai kesetaraan. Karakteristik individu (ras, gender, etnis, agama) bukanlah faktor penentu keberhasilan seseorang. Peluang menawarkan sumberdaya dan pengetahuan sehingga penghargaan terhadap sumberdaya dan pengetahuan tersebut meningkat tergantung hanya pada produktivitas mereka yang berperan mengurangi rasa marah orang-orang yang kurang berhasil.
Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Kesetaraan
-Prevalensi kekuatan di pasar dapat mendistorsi proses penentuan harga. Mereka yang menjadi anggota kelompok yang kuat sangat mungkin menerima pendapatan yang melebihi tingkat produktivitas sumberdaya mereka, sementara anggota kelompok pinggiran akan menerima penghasilan lebih rendah dibandingkan tingkat produktivitas sumberdaya mereka.
-Dalam pasar kompetitif pun, distribusi pendapatan hanya memiliki kesetaraan senilai pola kepemilikan sumberdaya produktif. Pemegang hak kepemilikan amat mungkin dihargai lebih tinggi tanpa sumbangan memadai terhadap produktivitas masyarakat. Karena akumulasi sumberdaya yang tidak legal dan tidak etis yang digunakan di masa lalu, maka distribusi pendapatan yang ditentukan melalui mekanisme pasar kompetitif pada saat ini (yang mestinya adil), tetap saja tidak bisa adil (karena starting point-nya memang sudah berbeda)
-Kesetaraan di masyarakat pasar memerlukan kesamaan kesempatan, tetapi bila muncul ketidaksamaan substantif di pasar, maka kesempatan bagi beberapa golongan akan terbatas. Individu memasuki pasar dengan membawa serta segala latar belakang pendidikan, kultural, kondisi orang tua, lingkungan sosial, dll. Jika terdapat perbedaan tajam antarkelompok masysarakat dalam latar belakang tersebut, maka kesamaan kesempatan tidak akan lahir.
-Pasar juga akan sulit mewujudkan kesetaraan karena pasar hanya merespon kebutuhan dan keinginan manusia yang didukung oleh uang. Pasar tidak pernah mengakui dan mengalokasikan sumberdaya untuk melindungi hak-hak dasar manusia individual kecuali jika mampu membayar.
B.C. Keteraturan
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Keteraturan
-Pasar mempromosikan dua transformasi relasi manusia. [1] Pasar mempenetrasi relasi sosial yang opresif dan tidak produktif (biasanya didasarkan pada keturunan, ketuhanan, kepausan, dll) lalu mengubahnya menjadi relasi pertukaran yang saling menguntungkan. [2] Melalui spesialisasi dan pertukaran, pasar membawa individu-individu yang sebelumnya saling terpisah dan otonom ke dalam relasi saling ketergantungan. Dua transformasi ini meningkatkan keteraturan (dua bangsa yang berperang pun akan berhenti untuk berdagang).
-Pasar juga menyumbang pada lahirnya keteraturan dengan cara mendistribusikan manfaat dan beban masyarakat tanpa pengaruh faktor politik. Keberhasilan atau kegagalan setiap orang merupakan hasil dari kekuatan impersonal penawaran dan permintaan, sehingga tidak ada pihak yang bisa dijadikan musuh atau sasaran kemarahan. Individu-individu cenderung menerima tanggung jawab personal  atas nasib mereka, dan karena itu kecil kemungkinan mereka akan melibatkan diri dalam kekerasan, ketidakpatuhan, pembangkangan, atau kriminalitas.
Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Keteraturan
-Pasar adalah kekuatan dinamis dan cenderung merusak struktur sosial dan nilai-nilai tradisional. Individu-individu didorong mengejar kepentingan pribadi, dan aransemen kelembagaan masyarakat mendukung perilaku tersebut. Individu-individu menjadi kurang peduli terhadap kohesivitas sosial dan tujuan bersama. Individualisme ekstrim ini bisa menghilangkan komitmen terhadap kebajikan bersama dan pengendalian-diri yang merupakan prasyarat terwujudnya social order. Dengan kata lain, demi menjaga keberadaannya, pasar dapat merusak kondisi moral dan kultural.
-Pasar dapat berfungsi dengan baik hanya di dalam suatu kerangka sosial yang dibangun di atas penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Bila perilaku mengejar kepentingan pribadi merosot menjadi egoisme tak terkendali, maka ikatan-ikatan sosial akan terberai. Egoisme dan ketidakmampuan bersimpati terhadap pihak lain adalah lahan subur berkembang biaknya social disorder.
-Sumber potensial lain social disorder dalam masyarakat pasar berasal dari konflik kepentingan (conflict of interest) antara pemilik sumberdaya produktif dan para pekerja yang menggantungkan kehidupan mereka pada pekerjaannya. Pemilik umumnya akan berusaha memperoleh produktivitas maksimum dengan biaya seminimum mungkin, sementara para pekerja memiliki kepentingan kuat terhadap upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih memuaskan. Konflik kelas ini dapat meluas ke luar wilayah perusahaan atau kantor, yang memberi kontribusi terhadap terjadinya kemarahan massal yang melahirkan kriminalitas serta kekerasan.

C. GOVERNMENT AS A POLITICAL INSTITUTION
Jika pasar adalah institusi yang kurang sempurna dalam mengejar tujuan-tujuan politik, bisa jadi pemerintah merupakan pilhan yang lebih baik. Meskipun alasan utama keberadaan pemerintah terletak pada kapabilitas uniknya untuk menjami keadilan dengan mempromosikan KEBEBASAN, KEADILAN/KESETARAAN, DAN KETERATURAN, analisis ini akan melihat bahwa pemerintah juga bukannya tanpa cacat dalam potensinya mencapai tujuan-tujuan politik tersebut.
C.A. Kebebasan
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Kebebasan
-Pemerintah mendorong kebebasan dengan memperluas rentang pilihan yang layak bagi warga negara. Pendidikan, pertahanan, lingkungan bersih, keamanan dari kriminalitas, dll., dapat dicapai dengan lebih baik melalui pendanaan kolektif dan pengaturan oleh pemerintah. Pendeknya, pemerintah memungkinkan warga negara mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individual.
-Pemerintah juga mampu meluaskan kebebasan penduduk berpendapatan rendah. Kebebasan mempersyaratkan lebih dari sekadar ketiadaan halangan eksternal; kebebasan juga mempersyaratkan ketersediaan material memadai, pekerjaan yang bermartabat, dan lingkungan sosial yang kondusif dalam menumbuhkan dan mempraktikkan kapabilitas dan bakat-bakat manusia.
-Sebagai representasi seluruh penduduk, pemerintah menanggung tanggung jawab substansial untuk menjamin prasyarat kebebasan tsb. Bila kebebasan warga terancam oleh kekuatan sebagian warga yang lain, hanya pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengendalikan atau mengatasinya.
-Selain menyediakan forum atau media di mana tujuan individual yang mempersyaratkan tindakan kolektif dapat diekspresikan dan dikejar, pemerintah juga memfasiitasi pengembangan preferensi baru. Misalnya, komitmen warga terhadap kesetaraan rasial dapat difasilitasi dengan kesadaran bahwa kekuasaan pemerintah diarahkan untuk mencapai kesetaraan tersebut. Juga, preferensi warga terhadap layanan publik dan keprihatinan terhadap kualitas kehidupan publik dapat dikembangkan melalui kontak dengan para pengajar atau pekerja sosial yang kompeten dan berdedikasi.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kebebasan
-Dalam situasi tidak ada dukungan bulat terhadap kebijakannya, pemerintah akan membatasi kebebasan sebagian warga untuk melakukan sesuatu. Pajak, peraturan, dan hukum yang mengikat semua warga dipandang sah jika disetujui mayoritas, tidak melanggar hak-hak individu, dan ditujukan untuk kepentingan publik. Namun, karena masyarakat modern sulit mencapai konsensus tentang makna hak individu dan kepentingan publik, maka tindakan tertentu dapat dipandang sebagai pelanggaran tidak sah atas kebebasan.
-Karena memiliki monopoli atas penggunaan secara sah kekuatan memaksa dan angkatan bersenjata, pemerintah mempunyai kekuatan untuk membatasi kebebasan. Pemerintah kadang merevisi atau mengabaikan peraturan untuk memungkinkannya melakukan penahanan semena-mena, penyitaan hak milik, pengintaian. Namun, pemerintah juga dapat mengurangi kebebasan tanpa melakukan pemaksaan. Misalnya, usaha untuk membantu perusahaan, industri, atau kelompok rentan yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Selain itu, sejauh bahwa pemerintah jatuh di bawah kontrol atau pengaruh kelompok-kelompok tertentu, pemerintah berubah dari representasi kepentingan publik menjadi alat kepentingan khusus dan ini bisa dianggap melanggar kebebasan warga negara.
C.B. Kesetaraan
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesetaraan
-Kesetaraan mensyaratkan bahwa setiap orang diperlakukan sesuai hak-hak mereka. Pasar hanya mengakui hak milik (property rights) dalam menentukan distribusi pendapatan, sementara konsepsi yang lebih luas tentang kesetaraan memasukkan pula hak-hak asasi (human rights). Hak milik memberikan kepada pemiliknya penghasilan-yang-ditentukan-melalui-pasar atas sumberdaya yang dimilikinya; sedangkan hak asasi diselenggarakan pemerintah untuk menjamin kepentingan semua individu meskipun tidak memiliki uang. Kesetaraan yang didasarkan pada hak milik hanya bersandar pada kriteria produktivitas, sementara hak asasi mengakui pula kriteria lain seperti kebutuhan, harga diri, atau bahkan sekedar status sebagai warga negara. Bila hak asasi memberi individu hak atas sumberdaya ekonomi, maka hanya pemerintah yang dapat menjamin perlindungan atas hak tersebut.
-Dalam kasus hak asasi yang spesifik, misalnya hak atas perlindungan hukum karena tuduhan pidana, pemerintah dapat menyediakan pembela umum. Namun, beberapa hak asasi belum terkodifikasi dan hanya muncul bersamaan dengan legislasi yang ditujukan pada pengurangan ketidaksetaraan. Didasarkan pada persepsi bahwa kompetisi pasar seringkali menghasilkan ketidakadilan/ ketidaksetaraan, maka pemerintahan dapat mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan melalui pajak progresif, pajak kekayaan, program kesejahteraan, dan pengaturan harga. Pemerintah juga mewujudkan kesetaraan melalui legislasi dan penegakan hukum melawan diskriminasi.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesetaraan
-Jika pemerintah menggantikan pasar yang mampu mendistribusikan pendapatan sesuai produktivitas sumberdaya, maka pemerintah harus memiliki kriteria lain untuk kesetaraan. Tiap pemerintahan demokratis harus responsif terhadap masukan dari warga. Namun, seringkali tuntutan warga amat bervariasi. Kadang warga juga menyembunyikan kepentingan pribadi mereka ke dalam jubah kesetaraan. Misalnya, petani tembakau menuntut subsidi dengan dalih stimulus untuk kawasan tertinggal.
-Warga dapat terperosok ke dalam pertarungan kelompok yang berusaha mengontrol pemerintah demi keuntungan pribadi. Kelompok kuat yang memenangkan pertarungan ini akan memakai pemerintah untuk menekan kelompok lemah. Akibatnya, pemerintah akan dianggap sebagai sumber utama ketidakadilan melalui berbagai kebijakannya. Ringkasnya, bila pemerintah menggantikan keterkaitan antara penghargaan dan produktivitas di pasar, maka ketiadaan konsensus sosial mengenai kriteria alternatif keadilan dapat melahirkan persepsi yang meluas mengenai ketidakadilan.
C.C. Keteraturan
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Keteraturan
-Secara teratur pemerintah mempromosikan interaksi antarmanusia dengan mendefinisikan dan menegakkan hak dan kewajiban, dan dengan cara itu memungkinkan individu-individu merumuskan harapan secara tepat mengenai perilaku orang lain. Tanpa pengatahuan publik mengenai hukum, kebingungan yang luar biasa akan terjadi dan banyak sumberdaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi perselisihan. Pemerintah juga mempromosikan keteraturan dengan memelihara tradisi, budaya, dan batas-batas bmasyarakat. Sebagai simbol dan ekspresi nyata identitas kolektif masyarakat, pemerintah diharapkan menjadi objek kesetiaan psikologis, dan dengan itu memfasilitasi pembentukan baik identitas individu maupun rasa berbagi tujuan dan kepercayaan sesama warga negara.
-Pemerintah dapat memberi kontribusi pada keteraturan dengan menjamin kesamaan kesempatan dan keadilan pendapatan yang lebih baik. Ketika ketimpangan pendapatan, kemakmuran, dan kekuasaan sehingga mobilitas sosial bagi mereka yang kurang beruntung terhalang, maka keteraturan atau tatanan menjadi kian sulit dicapai. Akhirnya, pemerintah mempromosikan keteraturan melalui restrukturisasi insentif sehingga kepentingan pribadi berkesesuaian dengan kepentingan publik. Hukuman denda dan penjara akan mengurangi aktivitas antisosial. Dengan membuat warga negara merasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan, maka pemerintah mereduksi kemungkinan terjadinya agresi defensif yang dilakukan masyarakat dalam bentuk, misalnya, menyabot perusahaan yang mengotori udara/lingkungan atau membeli senjata untuk melindungi diri sendiri.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Keteraturan
-Ketika pemerintah menggantikan distribusi pendapatan yang biasa dilakukan pasar, sebagian warga akan mencoba mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan mereka. Proses ini cenderung bersifat memperkuat-diri sendiri (self-reinforcing), yaitu ketika beberapa individu atau kelompok berhasil meraih manfaat dari pemerintah, sebagian warga yang lain akan menyimpulkan bahwa uang mengalir ke kekuasaan, dan kekuasaan membutuhkan organisasi. Kelompok-kelompok kepentingan akan berkembang biak, dan tuntutan terhadap pemerintah beranak pinak. Politisasi ekonomi ini dapat mengakibatkan ketidakteraturan dengan dua cara. Pertama, sumberdaya yang semula digunakan untuk proses produksi dipindahkan ke arena politik untuk mengontrol pemerintah. Produktivitas dikorbankan sehingga amat mungkin akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan pengangguran. Kedua, bila pemerintah menjadi determinan utama sukses individu dalam suatu masyarakat yang memiliki konsensus yang lemah dalam hal keadilan sosial, maka kecemburuan dan kemarahan kepada pemerintah amat mungkin akan menumbuhkan ketidakpedulian massal terhadap otoritas publik. Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang lambat dan ketidakpuasan yang meluas adalah resep utama munculnya social disorder.

D. GOVERNMENT AS AN ECONOMIC INSTITUTION
Demi keamanan hidupnya, manusia dapat melakukan tindakan individual yang menumbuhkan pasar, atau memakai tindakan kolektif (kerjasama dan koordinasi), yang memungkinkan peningkatan kapasitas kelompok dalam mengatasi kelangkaan dan ketidakpastian. Karena tindakan kolektif seringkali lebih kuat dan efektif, maka ada dorongan membentuk organisasi yang memiliki aturan dan struktur otoritas. Yang membedakan pemerintahan dari organisasi lainnya adalah otoritasnya untuk [1] membuat hukum yang berlaku bagi semua penduduk, dan [2] menggunakan secara sah kekuatan senjata. Warga negara tuntuk pada pemerintah demi terpeliharanya keadilan dan kemakmuran. Dalam mengkaji peran ekonomi pemerintah, analisis akan difokuskan pada kontribusinya dalam mencapai EFISIENSI, PERTUMBUHAN, dan STABILITAS.
D.A. Economic Efficiency
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Efisiensi
-Pemerintah dapat mencegah inefisiensi ekonomi dengan cara mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Misalnya, bila informasi timpang, pemerintah menjadi penyedia informasi. Ketika kompetisi terhambat akibat penumpukan kekuatan di sektor privat, pemerintah dapat memperbaikinya melalui regulasi, kepemilikan publik, atau undang-undang anti-trust. Bila eksternalitas terjadi, pemerintah dapat mengatur ulang distribusi sumberdaya melalui pajak, subsidi, regulasi, atau secara langsung menyediakan barang atau jasa seperti pertahanan dan jalan raya.
-Pemerintah juga dapat meningkatkan efisiensi dengan mempertinggi kualitas dan kuantitas sumberdaya yang tersedia untuk proses produksi. Misalnya, selama masa resesi, pemerintah membuat kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi. Pendidikan umum dilaksanakan untuk memperbanyak angkatan kerja trampil. Kondisi yang stabil yang tercipta karena kesadaran hukum masyarakat dapat menyebabkan pemilik sumberdaya bersedia menginvestasikan aset mereka ke dalam bisnis berisiko tinggi. 
-Aktivitas redistributif pemerintah juga dapat meningkatkan efisiensi melalui penciptaan kepedulian sosial (sense of community). Individu-individu sangat mungkin akan bekerja secara lebih efektif bersama-sama jika mereka berbagi tujuan dan nilai-nilai (shared values and goals), dan solidaritas ini tergantung pada pengurangan disparitas kekuatan dan pendapatan sehingga seluruh warga merasa hidup dalam masyarakat yang penuh keadilan.
-Dalam memperbaiki efisiensi ekonomi, pemerintah dapat menyumbang terhadap efisiensi sosial yang lebih luas dengan mengembangkan tujuan-tujuan yang tak mungkin dikejar melalui mekanisme pasar. Misalnya, warga mungkin saja menginginkan terwujudnya standar hidup minimal bagi semua orang yang harus disediakan pemerintah tidak peduli warga bisa membayar atau tidak. Pemerintah dapat merespon tujuan ini dengan menyediakan merit goods seperti makanan, pakaian, dan perumahan yang mungkin sekali sebagian warga tidak mampu membelinya.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi
-Pemerintah kekurangan daya dorong internal untuk mewujudkan efisiensi seperti yang terdapat dalam kekuatan kompetitif di pasar. Pendanaan wajib untuk barang publik kadang dimanfaatkan pemerintah sebagai tempat bersembunyi dari tekanan jangka pendek untuk menyediakan jasa yang akan memuaskan warga negara. Pembuatan keputusan pemerintah biasanya amat birokratis, lamban, dan tidak fleksibel. Masalah ini diperparah oleh kepentingan pribadi (self-interest) para politisi dan birokrat yang mengejar peningkatan penghasilan dan kekuasaan yang dapat berujung pada tumbangnya pemerintahan.
-Jika pun para politisi memiliki maksud baik, pemerintah bisa jadi kurang sensitif terhadap preferensi konsumen karena mereka bersandar pada voting untuk mengekspresikan preferensi tersebut. Pemilihan hanya berlangsung secara periodik, dan para pemilih harus memilih para kandidat yang menawarkan seperangkat  program sehingga menyulitkan para pemilih menentukan mana program yang mereka dukung. Lagi pula, mekanisme voting membuat warga tidak bisa mengekspresikan intensitas preferensi mereka, dan, akibat adanya sistem mayoritas, maka warga yang tidak memilih atau salah memilih tetap akan dipaksa untuk membayar pajak atas program-program yang tidak mereka dukung. Untuk alasan ini, voting mungkin menjadi metode yang kurang tepat dibandingkan proses pembelanjaan uang di pasar dalam mengatur preferensi.
-Karena dalam dirinya sering terjadi inefisiensi, pemerintah juga dapat menyebabkan inefisiensi di pasar melalui berbagai peraturan, penetapan harga, pajak, dan pembelanjaan. Aktivitas ini mengikis hak kepemilikan, mengubah insentif, dan merealokasi sumberdaya. Pemerintah juga mempengaruhi motivasi individu dalam membuat pilihan rasional. Bilamana pembeli suatu komoditas di pasar membayar biaya penuh dan menikmati manfaat penuh komoditas tersebut, maka biaya dan manfaat atas pembelanjaan barang publik mencakup seluruh populasi. Karena individu tidak akan menanggung beban biaya penuh dan tidak pula menikmati manfaat penuh atas pilihan politik mereka, maka mereka kurang termotivasi untuk mencari informasi dan membuat keputusan berdasarkan penilaian yang cermat mengenai biaya dan manfaat.
D.B. Growth
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
-Pertumbuhan adalah gabungan dari kemampuan masyarakat memperoleh surplus (produksi melebihi konsumsi) dan mananamkan surplus ini pada investasi produktif. Selain menawarkan insentif dan tekanan yang kuat untuk menumbuhkan surplus, pasar juga mengandung kelemahan yang dapat dimodifikasi melalui intervensi pemerintah. Misalnya, sumberdaya kadang-kadang dibelenggu oleh kebiasaan dan tradisi ke dalam pemanfaatan tak produktif. Pemerintah mempunyai kekuatan untuk membongkar belenggu sumberdaya ini dan menempatkannya ke dalam produksi yang aktif. Selain itu, dengan kontrolnya atas pajak, pembelanjaan, dan suku bunga, pemerintah dapat mengarahkan aliran sumberdaya ke arah akumulasi kapital, dan dengan demikian meningkatkan kapasitas produktif masyarakat. Pemerintah juga dapat mendanai penelitian dan pengembangan (research and development) yang mungkin dalam jangka pendek tidak menguntungkan bagi korporasi tetapi dapat menyumbang pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Akhirnya, pemerintah dapat mencoba memperbaiki kecenderungan demonstrasi pasar (demonstration effect) meninggalkan sumberdaya yang tidak digunakan.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
-Pemerintah seringkali memajaki dan meminjam uang beredar yang sebenarnya telah diarahkan untuk investasi produktif. Regulasi, subsidi, pajak, dapat membuat sumberdaya tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan stagnasi. Misalnya, regulasi dan pajak dapat merusak profitabilitas sehingga menghilangkan insentif dan sarana finansial untuk memperluas produksi. Serupa dengan itu, subsidi dan bentuk-bentuk legislasi protektif lain dapat berfungsi melindungi perusahaan dari tekanan kompetisi namun menghalangi inovasi dan modernisasi. Usaha pemerintah untuk meredisitribusi pendapatan dapat merusak dorongan untuk terlibat dalam aktivitas produktif. Bukan hanya insentif positif pendapatan yang lebih tinggi yang menurun akibat pajak dan regulasi, tetapi juga memunculkan disinsentif akibat kelaparan dan kehilangan yang secara parsial digantikan oleh program-program kesejahteraan dan jaminan sosial. Usaha pemerintah untuk mencapai keadilan yang lebih tinggi melalui redistribusi pendapatan cenderung bersifat menghukum orang sukses dan menghadiahi orang gagal, karena secara potensial melemahkan dinamisme ekonomi pasar.
D.C. Stability
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi
Pemerintah dapat mencoba memperbaiki resesi dan inflasi ekonomi dengan mengatur secara tepat kebijakan eknomi sesuai sebab-sebab resesi dan inflasi tersebut. Pemerintah dapat memperlambat resesi sampai pada tingkat “tidak merusak kepercayaan dunia usaha” terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kebijakan antitrust pemerintah, dukungan terhadap serikat pekerja, peraturan upah minimum, dan pajak progresif dapat berfungsi sebagai penyeimbang bagi kecenderungan pasar untuk memfasilitasi penumpukan kemakmuran dan kekuasaan yang merupakan perusak stabilitas ekonomi.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi
-Usaha pemerintah untuk memperbaiki arah pemanfaatan sumberdaya dan mengubah distribusi pendapatan dapat mengikis hak-hak kepemilikan, menimbulkan ketidakpastian, dan secara umum merusak kepercayaan dunia usaha. Pemerintah juga dapat menyebabkan ketidakstabilan karena politisi yang berusaha memasuki pemilihan ulang cenderung merangsang secara berlebihan perekonomian dengan  harapan menciptakan bom ekonomi temporer yang akan meninabobokan pemilih. Begitu pemilihan berlalu, stimulasi artifisial ditarik dan ekonomi kembali menurun. Bahkan jika aparat pemerintah bertindak dengan pamrih terbaik, alat-alat moneter dan kebijakan fiskal tetap tidak sempurna dan dapat menciptakan ketidakstabilan daripada memperbaikinya. Begitu aparat pemerintah mengakui suatu masalah, memformulasikan suatu respons, mengiplementasikan kebijakan, dan menunggu efek kebijakan tersebut, masalah aslinya mungkin sudah berlalu, dan kebijakan tersebut akan mendestabilkannya kembali.  Akhirnya, dalam usahanya mengekalkan kemakmuran, pemerintah cenderung menindas daya disiplin kompetisi pasar yang, meskipun kadang-kadang melukai beberapa warga, berfungsi mengendalikan tekanan inflasioner dan ekspansi yang eksesif. Dengan secara artifisial memperpanjang kemakmuran, pemerintah dapat memperburuk resesi berikutnya.
SO, WHAT IS POLITICAL ECONOMY? [1]
- Secara sendiri-sendiri, pasar atau pemerintah, baik sebagai institusi ekonomi maupun institusi politik, tidak akan mampu mengorganisir masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Kedua institusi tidak cukup kuat untuk memaksakan keseimbangan proses politik dan ekonomi guna mempertahankan masyarakat yang sehat. Dalam arti positif, kedua institusi saling komplementer. Namun, pasar dan pemerintah juga menciptakan kekuatan yang besar yang menguasai seluruh masyarakat dan melawan diri mereka satu sama lain dengan potensi kerusakan yang amat besar.
- Usaha apapun untuk memahami rentang interaksi antara pasar dan pemerintah mengharuskan penanggalan batas yang memisahkan ilmu ekonomi dan ilmu politik. Politik dan ekonomi hanyalah dua wajah dari suatu proses dengan mana masyarakat diorganisir untuk mencapai baik tujuan individu maupun tujuan bersama. Sintesa ilmu ekonomi dan ilmu politik menghasilkan pendekatan ekonomi politik interdisipliner yang mengakui bahwa pemerintah dan pasar saling berkelindan dalam masyarakat modern. Dari perspektif ekonomi politik, usaha untuk menganalisis kegiatan pemerintah dan pasar secara terpisah hanya akan menghasilkan pemahaman yang parsial, dan karena itu menyimpang, mengenai sistem sosial.
- Sejarah mutakhir hanya menonjolkan relevansi ekonomi politik. Sebagai akibat Malaise dan Perang Dunia II, isu-isu seperti pertumbuhan, distribusi, dan stabilitas ditransformasikan dari isu ekonomi ke dalam isu politik. Batas antara kehidupan publik dan privat dilukis ulang, dengan politik melingkupi rentang aktivitas manusia yang jauh lebih luas. Lebih mutakhir lagi, kerusakan lingkungan alam dan meningkatnya keprihatinan mengenai kualitas hidup juga telah membawa pembaharuan ulang konflik dan negosiasi atas batas yang tepat antara sektor publik dan privat. Karena domain politik meluas ke dalam bidang yang sebelumnya menjadi teritori ekonomi, maka relevansi ekonomi politik menjadi semakin nyata.
- Pada saat ini, tidak satu pun pendekatan ekonomi politik yang mendominasi. Para ahli ekonomi politik tetap secara tajam terbagi atas bagaimana cara terbaik agar pasar dan pemerintah dapat diintegrasikan. Sebagian teoritisi mendukung suatu masyarakat dengan seminimal mungkin peran pemerintah, sementara yang lain lebih menyukai suatu masyarakat di mana operasi pasar diatur dengan ketat. Di antara dua kelompok ekstrim ini terletak kontinum gagasan dan proposal kebijakan yang luas untuk mengkombinasikan pasar dan pemerintah dalam cara yang merangkum manfaat masing-masing institusi dan meminimalkan efek negatifnya.

Reaksi: