DINAMIKA POLITIK
INDONESIA
1.Tahun
1945-1949 (UUD 1945)
a.Pada masa ini Indonesia harus berjuang
untuk mempertahankan kemerdekaan maka belum bisa sepenuhnya mewujudkan
pemerintahan demokratis sesuai dengan UUD 1945.
b.Sebelum
terbentuknya lbg2 negara sbgmn diatur dlm UUD 45, segala bentuk kekuasaan dilaksanakan oleh
Presiden dg dibantu oleh Komite
Nasional, dimn KNIP diberi wewenang
membuatUU n GBHN. Bahkan
terjadi ‘penyimpangan’ (demi kepentingan NKRI) terhadap UUD
1945 yaitu:
-Maklumat Pemerintah no X (eks) tanggal
16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP (pembantu Pres) menjadi Fungsi
parlementer (legislatif)
-Maklumat Pemerintah tanggal 3 November
1945 mengenai pembentukan Partai politik (Sebelumnya hanya ada 1 partai yaitu
PNI) dan Partai2 tersusun sebelum 1946.
-Maklumat pemerintah tanggal 14 November
1945 mengenai perubahan kabinet
presidensial menjadi parlementer
c.Berdasarkan UUD
1945, Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan
Presidensial.
2.Tahun 1949-1950 (Konstitusi RIS)
a.Hasil dari
KMB (27 Des 1949) bentuk negara Indonesia Serikat
b.Sistem
pemerintahan parlementer: pasal 82 (2) ‘’Tanggungjwb Kebij Pem berada di tangan, ttpi bila
menteri/para menteri trnyata tdk dibenarkan DPR mk menteri/para menteri itu hrs
mengundurkan diri, ato DPR dpt membubarkan menteri/kabinet tsb dg alasan mosi
tdk percaya’’
c.Demokrasi
Liberal
d.Bentuk
negara Serikat/federal: Senat sbg wakil
negara Bagian
3.Tahun 1950-1959 (UUDS 1950)
a.ditandai
dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis.
c.Dwitunggal
Soekrno-Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara.
d.Pemerintahan
tidak stabil ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga
pembangunan tidak jalan hal ini disebabkan dominannya politik aliran dan basis
sosial ekonomi yang rendah
e.Bentuk
negara kesatuan, sisten pemerintahan parlementer, demokrasi Liberal
f.Pemilu
pertama tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Kontituante. 40 parpol (38)
g.Kontituante
bertugas membuat UUD baru tapi gagal
h.Munculnya
Pemberontakan didaerah seperti DI/TII, APRA , PRRI/Permesta, RMS, Andi Azis krn kecewa
i.Demokrasi terpimpin 10 Nop 1956
diperkenalkan dg ciri:
-Dominannya peran Presiden
-Peran Parpol lemak kecuali PKI
-Peran tentara di bid politik meningkat
-DPRS n MPRS sederajat dg Presiden
-Dibentuk Badan Ekstra Nasional yakni Front Nasional
4.Tahun 1959-1965 (UUD 1945) ORLA
a.Diawali
dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Isinya :
-Bubarkan
Konstituante
-Kembali
berlaku UUD 1945 dan
-tidak berlaku
lagi UUDS 1950.
b.Kabinet
kembali menjadi sistem Presidensial
c.Demokrasi
Terpimpin
d.Penyederhanaan Partai dari skitar 40 Parpol menjadi 10 Partai saja dg
Kepres th 1960
e.Nasakom merupakan sintesa ideologi besar: Nasionalis, Agama n Komnis
d.Presiden
mengontrol semua spektrum politik
e.Legislatif
lemah, eksekutif kuat
f.Kekuasaan
negara terpusat sehingga kehilangan kontrol akibatnya terjadi penyimpangan
yaitu penyimpangan idiologis (Nasakom), pengangkatan Presiden seumur hidup,
Pidato presiden MANIPOLUSDEK dijadikan GBHN. Ketua MPR dijadikan Menteri. DPR
hasil pemilu dibubarkan Presiden
g.Terjadi
Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965
5.Tahun
1966-1998 (UUD 1945) ORBA
a.Diawali dengan SUPERSEMAR
b.ORBA ‘’bertekat’’
menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.
c.Demokrasi Pancasila dibawah
kepemimpinan Soeharto (sistem Presidensial)
d.Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi
tidak demokratis
e.Kuatnya kekuasaan Presiden dalam
menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan
pada presiden.
f.Pembangunan ekonomi terlaksana tapi
tidak berbasis ekonomi kerakyatan
g.Indikator demokrasi tidak terlaksana
yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat
demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela
h.Atas tuntutan seluruh massa (dimotori
oleh mahasiswa) maka tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri
digantikan oleh Wapres Prof. B.J Habibi.
Pada Masa ini terkenal dg DEMOKRASI PANCASILA
Di tandai dg Dominannya Birokrasi Ekonomi sbg panglima, kehidupan politik ditekan dg alasan
Stabilitas Politik sbg syarat terlaksananya Pemb (Ali Murtopo) Langkah2 restrukturasi politik:
-Reformasi
birokrasi dg memberi jarak ant birokrasi n
parpol shg monoloyalitas (kpd
pem), membersihkan org2 orla,
ABRI beraliansi dg golkar
-Sekber
Golkar sbg alat pembaharu, pemilu
ditunda 1971 dg 10 parpol (8)utk
konsolidasi dg 7 KINO (kosgoro, MKGR,soksi,karya pemb,gakari,ormas hankam n gol
profesi), birokrasi semakin kuat dg adanya 3 jalur ABG. Dan ABRI dg Dwi Fungsinya
-Pengebirian
Parpol mjd 3 Nasionalis, Agama n golkar. Dg uu 3/75: floating mass
-Korporatisme
kelompok kepentingan
Penetapan Pancasila sbg satu2nya azas pd tahun 1982
Sebagaimana di neg2
dunia ketiga yg dianggap bs menjamin pencapaian tujuan adalah mekanisme pol yg
tidak DEMOKRATIS. Format politik pada negara2 dunia III (jg masa ORBA) cenderung
sebagai sistem politik (Mochtar Mas’oed 2008: 81-84):
a.bureaucratic
polity,
b.Bureaucratic
outhoritarianism
c.State
corporation
d.Technocratic-state
a.Bureaucratic
polity,
Suatu konsep yg
menggambarkan sispol yg bercirikan:
-Birokrasi
Menjadi arena utama dalam permainan politik
-Dlm
permainan tsb yg dipertaruhkan adl kepentingan pribadi n kel
-Dlm
permainan tersebut massa tidak relevan
b.Bureaucratic
outhoritarianism, digambarkan sbb:
-Pem dipegang
o/ militer a.n. Lbg berkolaborasi dg
teknokrat sipil
-Pem didukung
oleh usahawan oligigopolistik yg bersama negara bekerjasama dg kapitalis
internasional
-Rakyat
dimobolisasikan
-Mengendalikan
oposisi secara represif
-DM dlm rezim
ini bersifat teknokratik birokratik (kebij yg ditetapkan berdasar nilai yg
terorganisir/rasional n efisiensi (pragmatis)
c.State corporation
sispol otoriter
birokratik bs jg didampingi dg
pengaturan politik yg korporatis, Dimana korporatisme adalah suatu sist perwakilan kept dmn
unit2 yg membentuknya diaturdlm org2 yg tunggal, mewajibkan (keanggotaannya),
tdk saling bersaing, diatur scr hierarkhis dan di bedakan scr fungsional; dan
diakui ato diberi ijin (jk tdk diciptakan) oleh neg n diberi hak monopoli untuk
mewakili kept dlm bid masing2 sbgimbalan atas kesediaan mematuhi pengendalian2
tt dlm pemilihan pimp mrk n dlm artikulasi tuntutan dan duk mrk, dg tujuan
menindas konflik kelas n kel kept serta menciptakan keselarasan,
kesetiakawanan dn kerjasama dlm hub ant
neg dan masy.
d.Technocratic-state
Adl suatu sispol yg
elitis. Yaitu sbgian kecil angg masy (elit) memonopoli kekuasaan, menikmati
keuntungan yg ditimbullkann krn itu berpengaruh dalam DM, sdg sbgian besar masy berada pd posisi
tergantung n tak punya pilihan kcuali menerima keaadaan itu. Hal ini krn kebt
kapitalis me melestarikan diri yg bs dijamin oleh terciptanya social peace n
stablitas politik.