DINAMIKA POLITIK INDONESIA

Minggu, 03 Juni 2012 - Diposkan oleh izudinjosep@gmail.com di 07.04

DINAMIKA POLITIK INDONESIA
1.Tahun 1945-1949 (UUD 1945)
a.Pada masa ini Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan maka belum bisa sepenuhnya mewujudkan pemerintahan demokratis sesuai dengan UUD 1945.
b.Sebelum terbentuknya lbg2 negara sbgmn diatur dlm UUD 45,  segala bentuk kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dg dibantu oleh  Komite Nasional,  dimn KNIP diberi wewenang membuatUU n GBHN. Bahkan terjadi penyimpangan (demi kepentingan NKRI) terhadap UUD 1945 yaitu:
-Maklumat Pemerintah no X (eks) tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP (pembantu Pres) menjadi Fungsi parlementer (legislatif)
-Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan Partai politik (Sebelumnya hanya ada 1 partai yaitu PNI)  dan  Partai2 tersusun sebelum 1946.
-Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer
c.Berdasarkan UUD 1945, Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan Presidensial.

2.Tahun 1949-1950 (Konstitusi RIS)
a.Hasil dari KMB (27 Des 1949) bentuk negara Indonesia Serikat
b.Sistem pemerintahan parlementer: pasal 82 (2) ‘’Tanggungjwb Kebij Pem berada di tangan, ttpi bila menteri/para menteri trnyata tdk dibenarkan DPR mk menteri/para menteri itu hrs mengundurkan diri, ato DPR dpt membubarkan menteri/kabinet tsb dg alasan mosi tdk percaya’’
c.Demokrasi Liberal
d.Bentuk negara Serikat/federal: Senat sbg wakil negara Bagian

3.Tahun 1950-1959 (UUDS 1950)
a.ditandai dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis.
c.Dwitunggal Soekrno-Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara.
d.Pemerintahan tidak stabil ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga pembangunan tidak jalan hal ini disebabkan dominannya politik aliran dan basis sosial ekonomi yang rendah
e.Bentuk negara kesatuan, sisten pemerintahan parlementer, demokrasi Liberal
f.Pemilu pertama tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Kontituante. 40 parpol (38)
g.Kontituante bertugas membuat UUD baru tapi gagal
h.Munculnya Pemberontakan didaerah seperti DI/TII, APRA , PRRI/Permesta, RMS, Andi Azis krn kecewa
i.Demokrasi terpimpin 10 Nop 1956 diperkenalkan dg ciri:
-Dominannya peran Presiden
-Peran Parpol lemak kecuali PKI
-Peran tentara di bid politik meningkat
-DPRS n MPRS sederajat dg Presiden
-Dibentuk Badan Ekstra Nasional yakni Front Nasional

4.Tahun 1959-1965 (UUD 1945) ORLA
a.Diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Isinya :
-Bubarkan Konstituante
-Kembali berlaku UUD 1945 dan
-tidak berlaku lagi  UUDS 1950.
b.Kabinet kembali menjadi sistem Presidensial
c.Demokrasi Terpimpin
d.Penyederhanaan Partai dari skitar 40 Parpol menjadi 10 Partai saja dg Kepres th 1960
e.Nasakom merupakan sintesa ideologi besar: Nasionalis, Agama n Komnis
d.Presiden mengontrol semua spektrum politik
e.Legislatif lemah, eksekutif kuat
f.Kekuasaan negara terpusat sehingga kehilangan kontrol akibatnya terjadi penyimpangan yaitu penyimpangan idiologis (Nasakom), pengangkatan Presiden seumur hidup, Pidato presiden MANIPOLUSDEK dijadikan GBHN. Ketua MPR dijadikan Menteri. DPR hasil pemilu dibubarkan Presiden
g.Terjadi Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965

5.Tahun 1966-1998 (UUD 1945) ORBA
a.Diawali dengan SUPERSEMAR    
b.ORBA ‘’bertekat’’ menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.
c.Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (sistem Presidensial)
d.Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratis
e.Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden.
f.Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan
g.Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik         tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela
h.Atas tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa) maka tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh Wapres Prof. B.J Habibi.

Pada Masa ini terkenal dg DEMOKRASI PANCASILA
Di tandai dg Dominannya Birokrasi Ekonomi sbg panglima, kehidupan politik ditekan dg alasan Stabilitas Politik sbg syarat terlaksananya Pemb (Ali Murtopo) Langkah2 restrukturasi politik:
-Reformasi birokrasi dg memberi jarak ant birokrasi n  parpol shg monoloyalitas (kpd  pem),  membersihkan org2 orla, ABRI beraliansi dg golkar
-Sekber Golkar sbg alat pembaharu,  pemilu ditunda 1971  dg 10 parpol (8)utk konsolidasi dg 7 KINO (kosgoro, MKGR,soksi,karya pemb,gakari,ormas hankam n gol profesi), birokrasi semakin kuat dg adanya 3 jalur ABG. Dan  ABRI dg Dwi Fungsinya
-Pengebirian Parpol mjd 3 Nasionalis, Agama n golkar. Dg uu 3/75: floating mass
-Korporatisme kelompok kepentingan
Penetapan Pancasila sbg satu2nya azas pd tahun 1982
Sebagaimana di neg2 dunia ketiga yg dianggap bs menjamin pencapaian tujuan adalah mekanisme pol yg tidak DEMOKRATIS. Format politik pada negara2 dunia III (jg masa ORBA)  cenderung  sebagai sistem politik (Mochtar Mas’oed 2008: 81-84):
a.bureaucratic polity,
b.Bureaucratic outhoritarianism
c.State corporation
d.Technocratic-state

a.Bureaucratic polity, 
Suatu konsep yg menggambarkan sispol yg bercirikan:
-Birokrasi Menjadi arena utama dalam permainan politik
-Dlm permainan tsb yg dipertaruhkan adl kepentingan pribadi n kel
-Dlm permainan tersebut massa tidak relevan
b.Bureaucratic outhoritarianism, digambarkan sbb:
-Pem dipegang o/ militer a.n. Lbg  berkolaborasi dg teknokrat sipil
-Pem didukung oleh usahawan oligigopolistik yg bersama negara bekerjasama dg kapitalis internasional
-Rakyat dimobolisasikan
-Mengendalikan oposisi secara represif
-DM dlm rezim ini bersifat teknokratik birokratik (kebij yg ditetapkan berdasar nilai yg terorganisir/rasional n efisiensi (pragmatis)
c.State corporation
sispol otoriter birokratik  bs jg didampingi dg pengaturan  politik yg korporatis, Dimana korporatisme adalah suatu sist perwakilan kept dmn unit2 yg membentuknya diaturdlm org2 yg tunggal, mewajibkan (keanggotaannya), tdk saling bersaing, diatur scr hierarkhis dan di bedakan scr fungsional; dan diakui ato diberi ijin (jk tdk diciptakan) oleh neg n diberi hak monopoli untuk mewakili kept dlm bid masing2 sbgimbalan atas kesediaan mematuhi pengendalian2 tt dlm pemilihan pimp mrk n dlm artikulasi tuntutan dan duk mrk, dg tujuan menindas konflik kelas n kel kept serta menciptakan keselarasan, kesetiakawanan  dn kerjasama dlm hub ant neg dan masy.
d.Technocratic-state
Adl suatu sispol yg elitis. Yaitu sbgian kecil angg masy (elit) memonopoli kekuasaan, menikmati keuntungan yg ditimbullkann krn itu berpengaruh dalam  DM, sdg sbgian besar masy berada pd posisi tergantung n tak punya pilihan kcuali menerima keaadaan itu. Hal ini krn kebt kapitalis me melestarikan diri yg bs dijamin oleh terciptanya social peace n stablitas politik.
Reaksi: