Manajemen Publik

Selasa, 16 Oktober 2012 - Diposkan oleh izudinjosep@gmail.com di 15.32


Manajemen Publik
Oleh: Dr. Hj. Anastasia Murdyastuti, MSi

Dasar pemikiran
-Administrasi negara muncul dalam masyarakat terorganisir dan mempunyai sistem pemerintahan.
-Semua kegiatan untuk mencapai tujuan didasarkan perhitungan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya
-Tujuan yang dicapai adaalah terpenuhinya kebutuhan publik/barang publik bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
-Sejak abad 19 administrasi mulai dikembangkan perlunya dipelajari secara sistematis untuk melahirkan pengetahuan obyektif tentang azas, pedoman, prinsip untuk mencapai tujuan efektif dan efisien yaitu melalui manajemen publik
-Perkembangan kedepan perlu pemikiran menghadapi perubahan yang menuntut sikap dan perilaku birokrasi yang sesuai tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Sejarah perkembangan
-Old public administration
-New public management (NPM)
-New public service (NPS)

Old public administration
-Konsep administrasi sejak pra sejarah (Seperti karya Zincke) membahas administrasi pertanian dimana peradaban pertanian diperlukan model-model yang komplek, desa bisa berkembang karena pengaruh luar atau kota sehingga konsep komunitas budaya dan elit serta budaya desa penting dalam pendekatan antropologis, namun berakibat menimbulkan kesenjangan.
-Babbage abad 18 dalam buku” The Economy of Manufacture” menekankan pentingnya efisiensi dalamusaha mencapai tujuan.
-Goodnow dan White menekankan bahwa politik harus merumuskan kebijakan dan administrasi untuk diimplementasikan secara tidak memihak. Namun berakibat tidak menguntungkan atau menekan administrasi negara harus mengikuti politik.
-Lahir gerakan management ilmiah” Scientific Management Modern” dipelopori Taylor tahun 1911 yang memperjuangkan ilmu administrasi sebagai cabang ilmu pengetahuan.
-Tahun1916 oleh fayol dikembangkan sebagai teori administrasi modern dengan menetapkan prinsip, dalil, hukum administrasi yang sangat ketat/ilmiah dan rasional dalam mencapai tujuan melalui POSDCORB (planning, organizing, staffing, directing, coodinating, reporting, budgeting) dan Tery dengan POAC (planning, organizing, actuating, controling).
-Old public administration dapat difahami melalui birokrasi karya Weber sebagai titik awal praktek administasi administrasi berdasarkan dua komponen yaitu struktur/kerangka oragnisasi dan cara-cara yang digunakan untuk mengatur sumberdaya organisasi yang rasional artinya perilaku yang konsisten dengan tujuan yang diinginkan, didasarkan seperangkat aturan (ordnung) adalah instrisik (sesuatu yang hakiki) bagi organisasi, Atruran sebagai tatanan administrasi (verwaltungsordung) ditentukan siapa dan diperintah siapa adalah jelas. 

Revolusi pemikiran neo-klasik
-Teori Keynes berpendapat bahwa individu berperilaku saling bersaing mengejar kepentingan masing-masing sebagai perjuangan klas yang diarahkan oleh invisible hand untuk mencapai hasil optimal.
-Tujuan akan tercapai jika sumberdaya digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dengan karakteristik persaingan bebas dan segala persoalan akan akan dapat terselesaikan dengan dalil/hukum administrasi yang ada.
-Teori Keynes mengiringi depresi ekonomi berkepanjangan melalui nilai-nilai surplus dan tenaga kerja sebagai komoditi sehingga kekuatan birokrasi melekat dan cenderung dalam tata susunan masyarakat kapitalis yang mampu menguasai alat-alat produksi.
-Hegel berpendapat  administrasi negara (birokrasi) sebagai jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya, namun birokrasi disini bukan mewakili kepentingan umum tetapi lebih mewakili kepentingan kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya.

Konsep administrasi seperti diatas menunjukkan kekuasaan tidak saja ditangan birokrasi pemerintah atau sebaliknya diserahkan bebas kepada individu untuk besaing dalam mendapatkan kekuasaan, ketika pihak-pihak tidak mampu menyediakan kebutuhan masyarakat atau pasar dalam keadaan resesi kondisi menjadi tidak terkendali, inflasi dan sebagainya. Muncul pemikiran perlunya keterlibatan pemerintah untuk pemecahan persoalan publik melalui manajemen publik yang baik, perlu suntikan dana yang cukup atau adanya kebijakan.

Kondisi yang muncul
-Tingkat efisiensi administrasi birokrasi berubah menurut bobot birokrasi sendiri
-Sistemnya memusat
-Rendah efisiensi
-Mudah tergelincir dalam penyalahgunaan pengelolaan dan kecurangan administrasi
-Pemborosan karena biaya sosial yang besar untuk setiap unit

Bagaimana seharusnya?
-Administrasi publik dalam pemerintahan seharusnya tidak terpaku pada aturan legalistik, tetapi berorientasi dinamis untuk melaksanakan aturan legal.
-Persoalan administrasi publik bersumber pada persoalan masyarakat sehingga administrasi publik harus mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang dinamis.
-Kontrol masyarakat menjadi perhatian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membiasakan desentralisasi kekuasaan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
-Kontrol publik akan berdampak pada usaha reformasi birokasi pemerintahan.

Reformasi administrasi
-Ceiden menyatakan reformasi dianggap sebagai the artificial inducement of administrative transformation against yang mengandung implikasi:1) reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (man made) tidak bersifat eksisdental, otomatis maupun alamiah. 2) Reformasi administrasi merupakan proses. 3) Resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi.
-Terry menyatakan orthodoxy of reform yang melahirkan gerakan penyadaran dalam tubuh administrasi publik secara berkesinambungan.
-Agenda reformasi ditandai dengan: muncunya nilai-nilai humanistik,desentralisasi dan pemerintahan demoktatis yang efektif, efisien dan ekonomis serta berkeadilan sosial.
-Reformasi administrasi dalam perkembangannya dapat menentukan manajemen publik dalam dalam memberikan pemenuhan kebutuhan publik.

Tujuan reformasi
-Menurut Zauhar adalah: melakukan perubahan inovatif terhadap kebijakan dan program pelaksanaan, meningkatkan aktivitas administrasi, meningkatkan kualitas personil dan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kritik dan keluhan pihak luar.

Manajemen publik
-Manajemen adalah suatu usaha merencanakan, mengorgansisi, mengarahkan , mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara eisiensi dan efektif.(Sukanto Reksohadiprojo)
-Manajemen adalah suatu usaha /kegiatan yang dilaksanakan secara efisiensi dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan orang lain. (Alex Nitisemito).
-Publik: orang banyak atau umum (kamus besar bhs indonesia)
-Publik: segala sesuatu yang diperuntukkan orang banyak di suatu negara

-Manajemen publik: ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan/aktivitas organisasi secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan publik bagi masyarakat suatu negara.

Barang publik
-Barang publik global harus memenuhi kriteria: 1) Sifat menonjol dari barang publik global adalah manfaatnya tidak dapat dikhususkan dan tanpa persaingan (nonrival) dalam pemakaiannya.Kedua ciri tersebut sebagai kategori barang publik secara umum. 2) Maslahat barang tersebut bersifat universal bagi hubungan bangsa-bangsa (lebih dari satu negara), masyarakat (generasi sekarang dan yang akan datang) dalam pemenuhan kebutuhan
-Barang semi  publik adalah barang publik murni dan barng murni swasta/privat. Bang yang hanya memenuhi satu atau dua kriteria sebagaimana disebutkan diatas.Bersifat lebih umum, separo tanpa persaingan dan separo tidak dapat dikhususkan.

Permasalahan barang publik
-Permasalahan persediaan
-Sering mengalami kegagalan pasar

-Manajemen publik berupaya untuk memecahkan masalah tersebut sehingga kebutuhan barang publik bagi masyarakat terpenuhi dan terciptanya stabilitas pasar.

Organisasi penyelenggara
Organisasi publik…… Serving making
Organisasi bisnis……. Profit making

Performance yang melekat pada organisasi publik:
Masalah AP berorientasi pada kepentingan publik (public oriented)  dan masalah-masalah publik (public affairs)

-Birokrasi untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah dalam organisasi.

Karakteristik barang public (publik murni)
Intrageneration:
-Global:
-,Membersihkan polusi laut
-,Ramalan cuaca
-,Stasiun pemantau
-,Mahkamah internasional

-Regional:
-,Pencegahan kebakaran hutan
-,Mengontrol penyakit hewan
-,Mengontrol banjir

Antargenerasi:
-Global:
-,Perlindungan lapisan ozon
-,Pencegahan pemanasan global
-,Penciptaan pengetahuan
-,Pencegahan penyakit

-Regional:
-,Membersihkan danau
-,Membersihkan limbah racun
-,Pemeliharaan tanah basah

Eksternalitas
-Muncul ketika seseorang atau perusahaan mengambil suatu tindakan tetapi tidak terbebani suatu biaya (eksternalitas negatif)  atau mengambil segala manfaat dari tindakan tersebut (eksternalitas positif). Jadi eksternalitas merupakan hasil dari aktivitas tertentu dalam lingkungan tertentu.

Public good
-Barang dan jasa yang umumnya digunakan secara bersama-sama dan tidak mungkin mencegah siapapun untuk menggunakannya sehingga pengguna pada umumnya akan bersedia membayar berapapun tanpa dipaksa untuk memperoleh barang tersebut. Misalnya: jalan raya, keamanan, dll

AP dalam pemerintahan yang baik harus
-Merumuskan tujuan dan sasaran organisasi secara jelas dan rinci.
-Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan dan strategi yang operasional
-Dilaksanakan dengan penuh peran serta semua pihak baik berupa kerjasama maupun koordinasi
-Pelaksanaan tersebut terus dikehendaki, semuanya dianalisis kemudian ditindaklanjuti berupa perbaikan atau penyempurnaan secara terus menerus.

Kelemahannya AP
-Hanya saja AP sebagai penyedia barang publik adalah: kadang terdogma dengan kepatuhan, mempunyai hak memaksa, dengan persoalan yang rumit dan banyak serta dana yang terbatas memaksa perlunya prioritas dalam pengerjaan pekerjaan, sehingga dituntut kemampuan menjabarkan kebijakan yang berkualitas yang terkadang mengindahkan hak azazi manusia

Faktor tekanan yang menyebabkan AP atau management publik melakukan perubahan paradigma menuju management baru
-Kegagalan AP atau management publik tradisional dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi sehingga perlu dirubah kearah pencapaian kinerja dan akuntabilitas.
-Dorongan untuk mengganti tipe birokrasi klasik yang kaku ke arah yang luwes.
-Penerapan tujuan organisasi dan kepentingan pribadi secara jelas berdasarkan indikator kinerja.
-Perlunya komitmen politik pada pemerintahan dari pada bersikap netral
-Fungsi organisasi perlu berorientasi tuntutan publik dan pasar
-Kecenderungan mereduksi peran dan fungsi pemerintah melalui kontrak kerja dengan pihak lain atau privatisasi.
-Semakin membesanya anggaran pemerintahan
-Rendahnya mutu kinerja pemerintahan
-Adanya nilai ideologi yang bersifat kualitatif terhadap perubahan paradigma pemerintahan
-Terjadinya perubahan nilai ekonomi
-Adanya pengaruh globalisasi terhadap sektor publik.
-Banyak tekanan yang muncul dalam AP dan tidak mudah diatasi
-Disisi lain tekanan harus diatasi karena tidak bisa ditunda lagi
-Segera melakukan perubahan paradigma yang diikuti dengan pelaksanaan penyediaan barang publik dalam praktek di sektor publik.
-Sehingga mampu menjawab persoalan yang muncul di masyarakat.
-AP baru merupakan upaya mereformasi sektor publik ke sektor bisnis atau privat dan society sehingga dapat merealisir tujuan secara efektif, efisien, ekonomis serta demokratis dalam penyediaan barang dan jasa kolektif.
-Ini merupakan  kondisi hubungan antara negara, pasar dan society/masyarakat yang harus disikapi secara arif agar dapat memenuhi tuntutan publik.

Hambatan AP
-Keterbatasan kemampuan SDM baik kualitas maupun kuantitas
-Keterbatasan sumberdaya finansiil
-Lemahnya menghadapi persaingan dalam memberikan pelayanan publik
-Kurang efisien, pengurangan pajak yang rendah atau lemahnya perlindungan hak-hak publik secara proporsional.
-Lemahnya tanggungjawab terhadap kebutuhan pelayanan publik
-Keterbatasan lainnya

New Public Management (NPM)
-Perubahan peran baru bagi AP adalah menstransfer konsep-konsep usaha kedalam organisasi publik.
-Birokrasi dalam menjalankan perannya bersikap dan berperilaku selayaknya wirausaha yang menghargai warga masyarakat baik sebagai pemilik modal maupun pengguna barang/jasa sehingga membawa hasil.
-Budaya kerja dan kinerjanya sama layaknya wirausaha yang berhasil dengan tujuan mengejar kemakmuran.
-Prinsip kewirausahaan adalah kemandirian atau keberdikarian birokrasi dalam penyediaan barang publik dan tidak begantung pada pihak lain.
-Paradigma baru adalah kembalinya peran dasar birokrasi sebagai penyedia barang publik, sehingga kegiatan-kegitan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran berorientasi pada pemenuhan kebutuhan barang publik.
-Model ini mengakibatkan adanya inovasi dan pembaharuan terus menerus dimunculkan untuk memenuhi kebutuhan barang publik.
-Penyediaan barang publik yang baik , daya saing yang tinggi dan mudah dijangkau masyarakat secara otomatis akan dapat mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sebagai pengembangan kapasitas.

Program yang disusun sesuai perspektif NPM diukur berdasarkan:
-penekanan pada pengendalian out-put
-menciptakan persaingan disektor publik (Contract Based Copetitive) .
-menekankan pengadopsian gaya manajemen sektor bisnis kedalam sektor publik.
-penekanan pada disiplin dan penghematan dalam penggunaan sumberdaya.

Konsep NPM
-Lahir dengan istilah berbeda-beda yaitu managerialism (Pollitt,1990). New Public Management (Hood,1991) yang menekankan penggunaan prinsip-prinsip managemen bisnis ke sektor publik. Market-based public administration (Lane and Rosenbloom, 1992 yaitu organisasi publik yang menekankan usaha efisiensi dan responsif lewat persaingan. Entrepeneurial Government  (Osborne and Gaebler, 1992) yang menekankan pergeseran kultur dari pemerintahan birokratik menuju pemerintahan wirausaha yang kompetitif dan berorientasi kebutuhan publik dan masalah publik.
-Konsep NPM berusaha mereformasi nilai-nilai administrasi klasik yang lebih melayani diri sendiri dengan ide-ide dari sektor privat.
-NPM berusaha memperbaiki kinerja organisasi publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan sektor privat dan melalui mekanisme pasar. (Prasojo,2007)

Garson (1983:275) menyatakan bahwa New Public Management adalah
-An interdisciplinary study of the genetic aspects of administration… a blend of the planning, organizing, and controlling functions of management with the management of human, financial, physical, information and political resource.
- (Studi interdisipliner mengenai aspek-aspek genetik pemerintahan…. Sebuah campuran antara fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dari manajemen dengan manajemen sumberdaya manusia, sumber daya keuangan, sumberdaya fisik, sumber daya informasi dan sumberdaya lainnya).


Pengertian NPM
-NPM merupakan konsep modern dengan ciri efisiensi, kompetisi dan berfokus pada pelanggan.
-Makna NPM adalah pasar dan manajemen. Pasar berarti persaingan,  agar bertahan hidup harus terus meningkatkan kualitas produk. Manajemen berarti aktvitas untuk mengorganisir rencana-recana, orang-orang dan tehnologi untuk mencapai tujuan.
-NPM merupakan pendekatan administrasi publik dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang didapat dalam manajemen bisnis dan disiplin ilmu lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik untuk mewujudkan good governance.

Hood (1991) dalam Islamy (2003:62) menetapkan tujuh doktrin dasar dari NPM yaitu:
-Pembagian sektor publik menjadi sejumlah unit korporat berdasarkan produk.
-Provisi kompetitif berbasis kontrak, dengan pasar internal dan kontrak.
-Pertimbangan pada gaya praktek manajemen sektor privat.
-Peduli dengan disiplin dan frugalitas penggunaan sumberdaya.
-Emphasis pada top-management.
-Standart terukur formal yang eksplisit untuk pengukuran kinerja dan kesuksesannya.
-Emphasis besar pada kontrol output.

NPM menurut Osborne dikembangkan melalui istilah Reinventing Government meliputi 10 karakteristik pokok  sbb :
-Catalic Government: Streering Rather Than Rowing, Pemerintahan Katalis: Mengarahkan dari pada mengayuh.
-Community Owned Government: Empowering Rather Than Serving, Pemerintahan Milik Masyarakat: Memberdayakan/memberi wewenang dari pada melayani.
-Competitive Government: Injecting Competition into Service Delivery, Pemerintahan yang kompetitif: Menyuntikkan persaingan kedalam pemberian pelayanan.
-Mission-driven: Transforming Rule-Driven Organization, Pemerintah yang digerakkan oleh misi: Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
-Results Oriented Government: Funding outcomes, not input, Pemerintahan yang berorientasi pada hasil: Membiayai hasil bukan masukan atau mengejar input.
-Costumer-Driven Government: Meeting the need of the custumer not the bureaucracy, Pemerintah yang digerakkan oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhan langganan dan bukan kebutuhan birokrasi.
-Enterprising Government: Earning rather than spending, Pemerintahan wirausaha. Mendapat penerimaan dari pada  membelanjakan.
-Anticipatory Government: Privention rather than cure, Pemerintahan yang antisipatif: Mencegah lebih baik dari pada mengobati.
-Decentralized Government: From hierarchy to participation and Teamwork, Pemerintahan yang didesentralisasikan, jauhkan hierarki dan kembangkan partisipasi manajemen dari tim kerja.
-Market Oriented Government: Leveraging Change through the Market, Pemerintahan yang berorientasi pasar: Mendongkrak perubahan melalui pasar.

Karakteristik NPM menurut C. Hood sbb:
-Hands-on professional Management, pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada para manajer profesional.
-Explicit standards and measures of performance, adanya standart atau ukuran kinerja yang jelas.
-Greater emphasis on output controls, lebih ditekankan pada kontrol hasil/keluaran.
-A shift to dissagregation of units in the public sector, pembagian tugas ke dalam unit-unit yang ada dibawah.
-A shift to greater competition in the public sector, ditumbuhkannya persaingan di tubuh sektor publik.
-A stress on private sector styles of management practice, lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggal dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber. Sektor publik seyogyanya bekerja lebih keras dengan sumber-sumber yang terbatas ( to do more with less ).

Karakteristis NPM menurut Michael Barzeley meliputi:
-Pergeseran dari kepentingan publik menjadi fokus pada hasil dan citizen’s value.
-Pergeseran dari efisiensi menjadi fokus pada kualitas dan value (efektivitas). 
-Pergeseran dari administrasi menjadi produksi pelayanan.
-Pergeseran dari ketaatan pada aturan  (norma) ke fokus pada pengendalian.
-Pergeseran dari penentuan fungsi, otoritas dan struktur menjadi fokus pada misi, pelayanan pelanggan dan out-comes.
-Pergeseran dari pertimbangan pembiayaan menjadi fokus pada pemberian nilai (value).
-Pergeseran dari memaksakan tanggung jawab menjadi membangun tanggung jawab.
-Pergeseran dari mengikuti atruran dan prosedur menjadi berfokus pada pemahaman dan penerapan norma, identifikasi dan penyelesaian masalah serta perbaikan proses secara berkelanjutan.
-Pergeseran dari pemenuhan kebutuhan sistem administratif menjadi fokus pada pelayanan dan pengendalian, memperluas pilihan publik, mendorong tindakan kolektif, pemberian insentif, pengukuran dan analisis hasil kinerja serta pemberian feedback.

Perdebatan
-Reinventing Government yang dipopulerkan David Osborne dan Ted Gaebler dianggap relevan di negara berkembang termasuk Indonesia, namun belum  keseluruhan karakteristik bisa diaplikasikan. Artinya masih menunjukkan karakteristik terbatas dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis di sektor publik keberhasilannya akan diwarnai karakteristiknya yang berbeda.
-Banyak permasalahan yang dihadapi daerah misal gerakannya masih dibatasi oleh aturan yang dibuat pemerintah atasnya atau memang keterbatasan kemampuan daerah itu sendiri untuk menerapkan konsep NPM dalam organisasi publik
-perjalanan NPM tidak harus selalu sama namun diharapkan bertujuan sama misalkan mewujudkan efektivitas, efisiensi sektor publik, meningkatkan daya respon lembaga publik terhadap klien, mengurangi pengeluaran dan sebagainya.
-Untuk menjadikan sektor publik lebih manajerial dengan karakteristik NPM bukan hal mudah, diperlukan seorang manajer publik yang mempunyai cara berpikir seperti seorang usahawan. Untuk menumbuhkan cara berpikir birokrasi kearah berpikir wirausahawan diperlukan berbagai bentuk dorongan

Metode wirausaha yang dipakai dalam sektor publik adalah:
-Mengubah laba menjadi penggunaan publik dengan esensi mencetak laba dengan perjanjian pembangunan/pelayanan.
-Menghasilkan uang melalui pembebanan biaya, cara aman untuk menghasilkan pendapatan diluar pajak dengan membebani dan atau memungut publik yang menggunakan pelayanan birokrasi pemerintah.
-Membelanjakan untuk menabung, yaitu investasi untuk mendapatkan hasil.

New Publik Service (NPS)
-Didasarkan pemikiran: kewarganegaraan dan demokratis penting dalam teori politik dan sosial untuk aktif dan partisipatif.
-Ada yang menekankan hak dan kewajiban penduduk sebagaimana ditetapkan dalam sistem hukum seperti status hukum. Pandangan lain kewarganegaraan sebagai komunitas politik termasuk isue-isue seperti hak dan tanggung jawab penduduk apapun sistem hukumnya. Hal tersebut terkait kemampuan individu untuk mempengaruhi sistem politik.
-Dalam negara demokratis menganggap pemerintah ada untuk meningkatkan kepentingan kebutuhan komunitas dan individu-individu yang ada dalam komunitas. Hubungan negara dan penduduk didasarkan ide kepentingan diri. Sandel (1996): model menonjol dari hubungan antara negara dan penduduk bisa membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan kepentingan dirinya dengan menjamin prosedu-prosedur tertentudan hak-hak individu. Peran pemerintah unuk memastikan bahwa pengaruh dari kepentingan individu berjalan secara bebas dan adil. Bahkan Sandel menawarkan pandangan lebih jauh alternatif kewarganegaraan demokrasi dimana orang jauh terlibat secara aktif dalam pemerintahan. Mereka berbuat melebihi kepentingan diri sendiri menuju kepentingan publik yng lebih besar. 
-Manabridge menegaskan bahwa hal tersebut tidak selalu berjalan baik karena ada kemungkinan elit poltik memanipulasi spirit publikmelalui induktrinasi atau karisma untuk membatasi ekspresi atau perdebatan publik sehingga tantangan terhadap kekuasaan dapat dihindari

Bukti yang dapat dilihat dari pendapat Manabridge
-Alternatif kewarganegaraan tidak menunjukkan eliminasi kepentingan diri individu atau motif sosial melalui spirit gagasan publik
-Setiap peningkatan tuntutan pembaharuan kewarganegaraan selalu didasarkan pada kepentingan sipil bukan kepentingan diri sendiri
-Maka oleh Evans dan Boyte mengembangkan pemikiran tersebut seiring peningkatan tuntutan pembaharuan kewarganegaraan yang didasarkan kepentingan sipil bukan kepentingan diri sendiri. Penduduk akan berfokus kepentingan publik luas, mereka aktif dan partisipatif serta memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Artinya mereka akan melakukan apa yang harus mereka lakukan dalam sebuah demokrasi, akan menjalankan pemerintahan. Mereka akan memberikan kontribusi tidak hanya untuk kebaikan masyarakat tetapi juga kepada pertumbuhan mereka sebagai manusia yang aktif dan bertanggung jawab. 

Ciri komunitas
-Didasarkan kepedulian
-Saling percaya
-Teamwork yang ditentukan sebuah sistem kuat dan  efektif bagi komunikasi dan penyelesaian konflik.
-Sifat interaktif dari komunitas memberikan mediasi antara individu dengan kolektif.

Humanisme organisasional
-Akar teoritis penting administrasi publik baru adalah humanisme organisasional.
-Penulis administrasi publik lama seperti Dimock, Dahl dan Waldo, Argyris, Weber dll berpandangan perilaku rasional dalam alat dan tujuan dan tidak terkait kebebasan dan keadilan, tetapi menekankan bagaimana orang memfokuskan pada bagaimana orang bisa secara efisien menyelesaikan pekerjaannya dalam organisasi. Atau rasional memfokuskan pada “aktivitas berpikir yang konsisten, terpogram, terorganisir dari manusia” yang “memberikan keunggulan terhadap perilaku yang terkait dengan dengan tujuan” dan “menentukan tujuan tanpa bertanya bagaimana tujuan tersebut dikembangkan”.
-Pemikiran baru menekankan bahwa orang tidak selalu bertindak rasional atau mendekati perilaku rasional, mereka mengabaikan pertimbangan politik dan emosional  secara komprehensif.
-Kompleknya masalah-masalah kontemporer membutuhkan keahlian dari administrator terletih secara profesional dan ahli tehnis sehingga harus ada orang yang mau menghadapi tantangan tersebut, bahkan ada pengakuan dari nilai administrasi publik. 

Isue layanan publik baru
-Isue layanan publik berkembang pesat dan memerlukan segera pemikiran dan penanganan atas permasalahan kewarganegaraa,komunitas dan masyarakat atau organisasi.
-Ahli kewarganegaraan, komunitas dan masyarakat sipil, humanisme organisasional  dan administrasi publik baru terkait dengan manajemen publik baru serta post modernisme bersama membahas layanan publik baru.
-Masih terdapat perbedaan, namun banyak kesepakatan.
-Pelajaran ini  tidak eksklusif tetapi sangat menguatkan karena terdapat pelajaran praktis yang digagas oleh layanan publik baru dan administrasi publik lamamaupun administrasi publik baru.
-Menghasilkan ide-ide baru

Muncul ide-ide baru sesuai NPS diantaranya:
-Melayani penduduk bukan konsumen: kepentingan publik sebagai hasil dialog mengenai nilai-nilai bersama, bukan kumpulan kepentingan individu sehingga pegawai tidak merespon tuntutan “konsumen” tetapi berfokus pada pengembangan hubungan saling percaya dan kolaborasi dengan dan antar penduduk.
-Mencari kepentingan publik: administrator harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan gagasan kolektif bersama dari kepentingan publik. Tujuannya bukan menemukan solusi tepat yang didorong oleh pilihan-pilihan individu, tetapi merupakan penciptaan dari kepentingan dan tanggung jawab bersama.
-Menilai penduduk lebih dari kewirausahaan: kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pegawai dan penduduk yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi bermakna kepada masyarakat dibandingkan oleh manajer kewirausahaan yang bertindak seolah-olah uang publik adalah miliknya.
-Berpikir strategis, bertindak demokratis: kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan publik bisa dicapai dengan paling efektif melalui usaha-usaha kolektif dan proses kolaborasi.
-Menyadari bahwa akuntabilitas itu tidak sederhana: Pegawai harus perhatian lebih dari perhatiannya terhadap pasar, harus memenuhi hukum atau undang-undang, nilai komunitas, norma politik, standart profesional dan kepentingan penduduk.
-Melayani bukan menyetir: dengan kepemimpinan  berbasis nilai bersama dalam membantu penduduk memenuhi kepentingan bersama dan tidak berusaha mengontrol atau menyetir masyarakat menuju arah baru.
-Menilai orang, bukan hanya produktivitas : organisasi publik dan jaringan tempat berpartisipasi cenderung berhasil dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersamma yang didasarkan pada penghargaan terhadap semua orang.

Isu-isu manajemen publik
-Menurut area:
-,Isu global
-,Isu nasional
-,Isu regional
-Menurut kasusnya:
-,Menyangkut kebutuhan publik
-,Menjadi perhatian publik dan memerlukan penanganan oleh organisasi pemerintah untuk diupayakan terpenuhi
-,Mendasarkan pada fungsi atau prinsip manajemen
-,Memerlukan kebijakan sebagai dasar aplikasi pelaksanaan fungsi manajemen
-,Dilaksanakan secara efisien dan efektif menuju pencapaian tujuan

Bagaimana manajemen dapat diaplikasikan
-manajemen
-Perencanaan, Pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, pengawsan
-anggota organisasi (bawahan)
-tujuan organisasi

Aktivitas manajemen publik
-Aktivitas menentukan sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi
-Menetapkan bagaimana cara yang tepat untuk mencapai tujuan
-Melaksanakan pekerjaan
-Mengendalikan kegiatan
-Mengevaluasi pelaksaan tugas

Apakah proses manajemen publik itu?
-Mengatur dan mengendalikan proses agar mekanisme kegiatan publik dapat berjalan tertib, lancar, tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan publik yang memuaskan.
-Kepuasan sebagai kriteria keberhasilan fungsi manajemen merupakan wujud kinerja organisasi
-Proses manajemen publik mempunyai unsur: maksud, tujuan, sistem/prosedur, kegiatan dan pelaksana.
-Pelaksanaan memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan tujuan: 1) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memproses jenis kebutuhan terkait dengan kewenganan instansi. 2) mendapatkan proses manajemen yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu instansi tertentu. 3) publik dapat terhindar dari ketidakefektifan

Dimensi manajemen publik
-Dimensi kebutuhan dan hak-hak atas kebutuhan dan hak-hak lain yang mendasar bagi kehidupannya
-Dimensi kebebasan bagi semua orang atas kesempatan yang dimiliki
-Dimensi partisipasi bagi masyarakat dalam segala aktivitas sesuai kebijakan yang berlaku
-Dimensi produksi sebagai bentuk keadilan atas ketidaksamaan sehingga menguntungkan
-Dimensi keadilan dalam kewajiban sesuai tanggungjawab dan kemampuannya

Tantangan manajemen publik
-Terciptanya ekonomi pasar dan integrasi ekonomi regional dan global
-Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
-Meningkatnya tuntutan dan penyempurnaan metode dan mekanisme kerja birokrasi terutama tuntutan akan keterbukaan (tranparansi) dan kebertanggungjawaban (accountabilitas) atas setiap kebijakan atau kegiatan birokrasi
-Tuntutan kualitas kinerja lembaga atau individu dalam birokrasi
-Meningkatnya tuntutan desentralisasi

Perlu reformasi manajemen publik
-Reformasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia
-Reformasi merupakan suatu proses
-Resistensi beriringan dengan proses reformasi
-Reformasi sebagai spiritualitas ortodoksi yaitu orthodoxy of reform yang melahirkan gerakan penyadaran dalam tubuh manajemen publik secara berkesinambungan
-Reformasi akan berhasil jika: berhubungan dengan penerimaan para elit dan semua konstituensnya, mempersoalkan ketersediaan pelaku kebijakan terutama aktor-aktor kunciyang akan mengimplementasikannya, berkaitan dengan kredibiltas dan septabilitas para stacheholder. 

Aspek yang diperjuangkan dalam reformasi
-Transformasi dan penyesuaian kembali fungsi-fungsi manajemen
-Reformasi dan readaptasi struktur kekuasaan dan sruktur organisasi
-Reformasi manajemen personalia
-Proses dan mekanisme operasional manajemen publik
-Adopsi metode-metode scientific modern serta perangkat tehnologi maju dalam manajemen publik
-Reformasi berbagai sub-sistem manajemen publik

Contoh isu perbaikan manajemen pelayanan publik sesuai aspirasi reformasi
-Surat Menko
-,Wasbangpan No.
-,56/MK.Waspan/6/98
-,Perihal:
-,Langkah-langah nyata Perbaikan Pelay Masy Sesuai aspirasi reformasi

-Kepada:
-,Pera menteri
-,Pimpinan lain yang terlibat
-,Gubernur
-,Bupati/wali kota
Yaitu dgan
-Dlm wkt secepat-cepatnya mengambil langkah-langkah perbaikan mutu Pelayanan Di lingk masing-msg
-langkah-langkah
-Perbaikan dengan:
-,memberikan pel scr cepat, tepat, dan langsung bagi pel. Yang sifatnya sesaat.
-,bagi pel yg memerlukan proses waktu:
-,,Pedoman informasi pel yg transparan
-,,Menempatkan petugas yang bertanggung Jawab melakukan pengecekan berkas permohonan setuju atau ditolak
-,,Ada kepastian biaya (penghapusan biaya tambahan /pungli)
-,,Menyelesaikan permohonan tepat waktu
-,,Menerapkan pola pel terpadu (satu atap)
-,,Melakkan survey kepuasan masya/pelanggan


Pelaksanaan reformasi manajemen pelayanan publik
-Koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk:
-,mengambil langkah-langkah deregulasi aturan-aturan di bidang pelayanan masyarakat untuk disesuaikan dengan aspirasi reformasi berupa: perbaikan prosedur dan persyaratan pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya.
-,melakukan pembinaan dan perbaikan sarana prasarana penunjang, termasuk lingkungan yang menjamin keamanan dan kenyamanan.
-Saat ini telah berkoorndinasi dengan pemerintah DKI untuk paket: KTP,catatan sipil, IMB, IMB terpadu (satu atap), kesehatan dan kas daerah. Akan diekspose Gubernur DKI kepada masyarakat disaksikan oleh Menko Wasbangpan pada waktu yang telah ditentukan
-Diharapkan akan diikuti pemda lain termasuk instansi pusat

Kebijakan perbaikan manajemen pelayanan publik
-Hasil siding reformasi pelayanan
-perbaikan kinerja aparatur
-kebijakan transparansi
-Pengawasan efektif
-pelayanan prima
1
2
3
4
5
 








Kebijakan dan Pilihan Publik
-Banyaknya isu yang melanda manajemen publik di indonesia sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk dijadikan pilihan publik yaitu privatisasi.
-Perlu dikenali lebih baik posisi kebijakan, pilihan publik dan privatisasi sebagai salah satu implementasi kebijakan dari model rasional yang diharapkan memberikan pilihan-pilihan publik yang menguntungkan berbagi pihak.
-Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dalokasikan secara sah oleh pemerintah/ negara kepada seluruh aggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Implikasi kebijakan tersebut:
-,kebijakan publik itu berbentuk pilihan-pilihan tindakan pemerintah.
-,tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat.
-,tindak-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
-,tindakan-tindakan pemerintah itu selalu dioreientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

Metode dan langkah untuk menentukan pilihan alternatif kebijakan
-Mengidentifikasi masalah
-Merumuskan tujuan dan menyususn dalam jenjang tertentu
-Mengidentifikasikan semua alternatif kebijakan
-Meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap laternatif.
-Membandingkan akibat-akibat tersebut dengan mengacu pada tujuan
-Memilih alternatif terbaik

Sumber ketegangan dan kontroversi keputusan kebijakan
-Tujuan
-,Bersifat obyektif, ekonomis
-,Berupa jasa/barang, moneter
-,konkrit
-,kuantitatif/terukur
-,Mewujud dalam bentuk terget/sasaran
-,Seperti angka rupiah persentasi

-Nilai
-,bersifat subyektif, normatif
-,moral, agama, etis, estetica, historis, sosiologis
-,Abstrak
-,Kuantitatif
-,Mewjud dalam bentuk saran, peringatan-peringatan
-,Seperti kerugan moral, sosial dan bahaya-bahaya/malapateka jika dilanggar

Privatisasi
-Merupakan salah satu bentuk model rasional dari kebijakan publik, maka privatisasi merupakan pilihan publik yang paling mengedepan.
-Privatisasi merupakan kebijakan pblik yang menonjol berbagai macam pilihan-pilihan publik dan sengaja dibuat untuk meningkatkan penampilan pemerintah.
-Privatisasi adalah kunci untuk pemerintah yang terbatas (ukuran, ruang lingkup, kekuasaan relatif terhadap institusi2 lain dari masyarakat) dan lebih baik ( kebutuhan masyarakat dipuaskan secara lebih efisien, efektif dan adil)
-Hasil privatisasi: pemerintah lebih kecil dan tangkas, sebaliknya masyarakat lebih kokh dan dapat disesuaikan
-Pemerintah sebagai pengemudi yang mengarahkan dan mengintrol dan bukan pelaksana langsung dari suatu aktivitas karena bertumpu pada institusi privat masyarakat dan kurang bertumpu untuk memuaskan masyarakat.

Pengaturan dasar untuk menghasilkan variasi alternatif (pemerintah, perusahaan, konsumen dan sosial sukarela) demi keinginan masyarakat
-Jasa pemerintah
-Penjualan keliling pemerintah
-Persetujuan antar pemerintah
-Kontrak
-Waralaba
-Hibah/bentuan
-Voucer
-Pasar
-Jasa sukarela
-Swalayan.

Setiap pengaturan yang berbeda dapat untuk menyediakan barang yang berbeda. Setiap barang dapat diberikan melalui lebih dari satu pengaturan institusional.  Namun setiap jenis pengaturan juga mempunyai keterbatasan dalam penyediaan barang.

Kekuatan-kekuatan di belakang privatisasi
-kekuatan pragmatis yang bertujuan supaya pemerintah yang lebih baik yang akan mengakibatkan Privatisasi yang bijaksana mengarah menuju manajemen publik yang lebih efektif
-Kekuatan Ideologi yang bertujuan supaya pengurangan peran pemerintah yang akan mengakibatkan Pemerintah terlalu besar, terlalu kuat mengganggu kehidupan rakyat maka merupakan satu bahaya terhadap demokrasi.
-Kekuatan komersial yang bertujuan supaya lebih banyak bisnis yang akan mengakibatkan Pengeluaran pemerintah merupakan sebagian yang luas dari itu hendaknya diarahkan kepada perusahaan-perusahaan privat, perusahaan yang dimiliki negara dan aset-aset dapat dipergunakan secara lebih baik oleh sektor privat.
-Kekuatan penduduk yang bertujuan supaya masyarakat yang lebih baik yang akan mengakibatkan Rakyat hendaknya mempunyai pilihan yang lebih baik/banyak dalam menejemen publik. Mereka hendaknya diberikan kekuasaan untuk mendefinisikan dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan umum dan membangun suatu perasaan bermasyarakat dengan lebih banyak bertumpu pada keluarga, lingkungan, tetangga, asosiasi etnis, dan sukarela serta kurang pada struktur birokrasi yang renggang.

Tekanan pragmatik
-Bila menghadapi tekanan hebat yaitu ketika biaya kegiatan pemerintah meningkat, tetapi perlawanan terhadap pajak-pajak yang lebih tinggi juga meningkat. Shg pegawai publik mencari pemecahan yang memberikan harapan baik terhadap kesulitan mereka.
-Cara yang dilakukan:
-,pembukuan kreatif yang menutupi besarnya perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran.
-,meminjam untuk menutupi kesenjangan itu.
-Karena negara lain sulit memberi bantuan pada negara yang boros, maka secara alami memotong atau menghapus kegiatan pemerintah menjadi tidak populer, maka meningkatkan produktivitas rupanya lebih menarik secara politis.
-Usaha lain untuk meningkatkan penerimaan dengan mensentralisasi, mendesentralisasi, mengorganisasikan kembali, memperkenalkan penampilan anggaran, pilihan menejemen, pelatihan kepekaan, pengembangan organisasi, insentif, tabungan, dll.

Privatisasi adalah pendekatan strategis untuk meningkatkan produktivitas biro-biro pemerintah maka untuk memberikan rakyat lebih banyak uang . Dengan demikian privatisasi mengarah pada peningkatan yang luas dan efisien.

Tekanan ideologis
-Dasar pemikirannya dari filsafat politik dan ekonomi.
-Lebih banyak pendapat rakyat diambil oleh pemerintah sebagai keputusan tentang penempatan uang-uang dalam organisasi, sehingga membuat renggang dan tidak responsif dan kehilangan kebebasan.
-Institusi-institusi pemerintah dapat menjadi lalim dalam masyarakat demokratis, karena akan menggerakkan dukungan mayoritas dengan sangsi2 paksaanuntuk menghalangi golongan minoritas. Maka perlu konstitusi kolektif untuk melindungi kemerdekaan individu.
-Kemerdekaan, keadilan, dan efisiensi adalah esensial semuanya dan masing-masing bercampur, namun sering berbeda bahkan bertujuan masing2. Maka perlu keseimbangan, saling tukar menukar kebebasan dan lebi adil dan pemerintahlah sebagai alat untuk menemukan keseimbangan tanpa melampaui batas dan tanpa mengancam tujuan serta jangan sampai menimbulkan ancaman terbesar yaitu ketidakpercayaan pemerintah.
-Dalam pertimbangan ekonomi: bahwa kesesjahteraan masyarakat jangka panjang akan dimaksimalkan jika keputusan-keputusan ekonomi sebagian besar ditinggalkan di pasar (pemerintah menjamin bahwa tak seorangpun ditinggalkan tanpa kebutuhan dan kehidupan). Hak tersebu sering mengakibatkan pertentangan secara politis.

Tekanan komersial
-Pengeluaran pemerintah terbesar adalah gaji pegawai dan jauh dari kepentingan komersial. Pendukung privatiasi mengharap kegiatn pemerintahan lebih banyak diarahkan melakukan pekerjaan sebagimana dilakukan oleh bisnis2 privat dan pembayar pajak.
-Sektor privat melihat kesempatan bisnis yang kokoh dalam proyek modal pemerintah bagaikan penjara tanpa kebebasan menentukan kebijakan. Maka seharusnya privat dapat diberi kesempatan untuk membiayai, membangun atau mengoperasikan proyek/fasilitas sebagai pilihan pemerintah karena tidak mampu membiayai dengan perhitungan hasil sebagaimana disepakati untuk meningkatkan kesesjahteraan rakyat.

Kebijakan privatisasi dalam mewujudkan tujuan sesuai pilihan publik
-Pemerintah lebih baik dalam arti lebih efektif biaya
-Pengurangan peranan pemerintah, karena peranan tersebut mulai diambil alih dan diperankan institusi privat
-Lebih banyak orientasi kegiatan pemerintah pada bisnis
-Penduduk mempunyai pilihan –pilihan yang lebih besar dalam menejemen publik dan berkuasa mendefiniskan kebutuhan-kebutuhan umum mereka.
Reaksi: