Manajemen Publik
Oleh: Dr. Hj. Anastasia Murdyastuti, MSi
Dasar
pemikiran
-Administrasi negara muncul dalam
masyarakat terorganisir dan mempunyai sistem pemerintahan.
-Semua kegiatan untuk mencapai tujuan
didasarkan perhitungan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya
-Tujuan yang dicapai adaalah
terpenuhinya kebutuhan publik/barang publik bagi masyarakat dalam segala aspek
kehidupan.
-Sejak abad 19 administrasi mulai
dikembangkan perlunya dipelajari secara sistematis untuk melahirkan pengetahuan
obyektif tentang azas, pedoman, prinsip untuk mencapai tujuan efektif dan
efisien yaitu melalui manajemen publik
-Perkembangan kedepan perlu pemikiran
menghadapi perubahan yang menuntut sikap dan perilaku birokrasi yang sesuai
tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
Sejarah
perkembangan
-Old public administration
-New public management (NPM)
-New public service (NPS)
Old
public administration
-Konsep administrasi sejak pra sejarah
(Seperti karya Zincke) membahas administrasi pertanian dimana peradaban
pertanian diperlukan model-model yang komplek, desa bisa berkembang karena
pengaruh luar atau kota sehingga konsep komunitas budaya dan elit serta budaya
desa penting dalam pendekatan antropologis, namun berakibat menimbulkan
kesenjangan.
-Babbage abad 18 dalam buku” The
Economy of Manufacture” menekankan pentingnya efisiensi dalamusaha mencapai
tujuan.
-Goodnow dan White menekankan bahwa
politik harus merumuskan kebijakan dan administrasi untuk diimplementasikan
secara tidak memihak. Namun berakibat tidak menguntungkan atau menekan
administrasi negara harus mengikuti politik.
-Lahir gerakan management ilmiah” Scientific
Management Modern” dipelopori Taylor tahun 1911 yang memperjuangkan ilmu
administrasi sebagai cabang ilmu pengetahuan.
-Tahun1916 oleh fayol dikembangkan
sebagai teori administrasi modern dengan menetapkan prinsip, dalil, hukum
administrasi yang sangat ketat/ilmiah dan rasional dalam mencapai tujuan
melalui POSDCORB (planning, organizing, staffing, directing, coodinating,
reporting, budgeting) dan Tery dengan POAC (planning, organizing,
actuating, controling).
-Old public administration dapat difahami
melalui birokrasi karya Weber sebagai titik awal praktek administasi
administrasi berdasarkan dua komponen yaitu struktur/kerangka oragnisasi dan
cara-cara yang digunakan untuk mengatur sumberdaya organisasi yang rasional
artinya perilaku yang konsisten dengan tujuan yang diinginkan, didasarkan
seperangkat aturan (ordnung) adalah instrisik (sesuatu yang hakiki) bagi
organisasi, Atruran sebagai tatanan administrasi (verwaltungsordung)
ditentukan siapa dan diperintah siapa adalah jelas.
Revolusi
pemikiran neo-klasik
-Teori Keynes berpendapat bahwa individu
berperilaku saling bersaing mengejar kepentingan masing-masing sebagai
perjuangan klas yang diarahkan oleh invisible hand untuk mencapai hasil
optimal.
-Tujuan akan tercapai jika sumberdaya
digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dengan karakteristik
persaingan bebas dan segala persoalan akan akan dapat terselesaikan dengan
dalil/hukum administrasi yang ada.
-Teori Keynes mengiringi depresi ekonomi
berkepanjangan melalui nilai-nilai surplus dan tenaga kerja sebagai komoditi
sehingga kekuatan birokrasi melekat dan cenderung dalam tata susunan masyarakat
kapitalis yang mampu menguasai alat-alat produksi.
-Hegel berpendapat administrasi negara (birokrasi) sebagai
jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya,
namun birokrasi disini bukan mewakili kepentingan umum tetapi lebih mewakili
kepentingan kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular
lainnya.
Konsep
administrasi seperti diatas menunjukkan kekuasaan tidak saja ditangan birokrasi
pemerintah atau sebaliknya diserahkan bebas kepada individu untuk besaing dalam
mendapatkan kekuasaan, ketika pihak-pihak tidak mampu menyediakan kebutuhan
masyarakat atau pasar dalam keadaan resesi kondisi menjadi tidak terkendali,
inflasi dan sebagainya. Muncul pemikiran perlunya keterlibatan pemerintah untuk
pemecahan persoalan publik melalui manajemen publik yang baik, perlu suntikan
dana yang cukup atau adanya kebijakan.
Kondisi
yang muncul
-Tingkat efisiensi administrasi birokrasi
berubah menurut bobot birokrasi sendiri
-Sistemnya memusat
-Rendah efisiensi
-Mudah tergelincir dalam penyalahgunaan
pengelolaan dan kecurangan administrasi
-Pemborosan karena biaya sosial yang
besar untuk setiap unit
Bagaimana
seharusnya?
-Administrasi publik dalam pemerintahan
seharusnya tidak terpaku pada aturan legalistik, tetapi berorientasi dinamis
untuk melaksanakan aturan legal.
-Persoalan administrasi publik bersumber
pada persoalan masyarakat sehingga administrasi publik harus mampu menjawab
persoalan-persoalan masyarakat yang dinamis.
-Kontrol masyarakat menjadi perhatian
penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membiasakan desentralisasi
kekuasaan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
-Kontrol publik akan berdampak pada
usaha reformasi birokasi pemerintahan.
Reformasi
administrasi
-Ceiden menyatakan reformasi dianggap
sebagai the artificial inducement of administrative transformation against
yang mengandung implikasi:1) reformasi administrasi merupakan kegiatan yang
dibuat oleh manusia (man made) tidak bersifat eksisdental, otomatis maupun
alamiah. 2) Reformasi administrasi merupakan proses. 3) Resistensi beriringan
dengan proses reformasi administrasi.
-Terry menyatakan orthodoxy of reform
yang melahirkan gerakan penyadaran dalam tubuh administrasi publik secara
berkesinambungan.
-Agenda reformasi ditandai dengan:
muncunya nilai-nilai humanistik,desentralisasi dan pemerintahan demoktatis yang
efektif, efisien dan ekonomis serta berkeadilan sosial.
-Reformasi administrasi dalam
perkembangannya dapat menentukan manajemen publik dalam dalam memberikan
pemenuhan kebutuhan publik.
Tujuan
reformasi
-Menurut Zauhar adalah: melakukan
perubahan inovatif terhadap kebijakan dan program pelaksanaan, meningkatkan
aktivitas administrasi, meningkatkan kualitas personil dan melakukan antisipasi
terhadap kemungkinan kritik dan keluhan pihak luar.
Manajemen
publik
-Manajemen adalah suatu usaha
merencanakan, mengorgansisi, mengarahkan , mengkoordinir serta mengawasi
kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara eisiensi
dan efektif.(Sukanto Reksohadiprojo)
-Manajemen adalah suatu usaha /kegiatan
yang dilaksanakan secara efisiensi dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan orang lain. (Alex
Nitisemito).
-Publik: orang banyak atau umum (kamus
besar bhs indonesia)
-Publik: segala sesuatu yang
diperuntukkan orang banyak di suatu negara
-Manajemen publik: ilmu yang mempelajari
bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan/aktivitas organisasi secara efektif
dan efisien untuk memenuhi kebutuhan publik bagi masyarakat suatu negara.
Barang
publik
-Barang publik global harus memenuhi
kriteria: 1) Sifat menonjol dari barang publik global adalah manfaatnya tidak
dapat dikhususkan dan tanpa persaingan (nonrival) dalam pemakaiannya.Kedua
ciri tersebut sebagai kategori barang publik secara umum. 2) Maslahat
barang tersebut bersifat universal bagi hubungan bangsa-bangsa (lebih dari satu
negara), masyarakat (generasi sekarang dan yang akan datang) dalam pemenuhan
kebutuhan
-Barang semi publik adalah barang publik murni dan barng
murni swasta/privat. Bang yang hanya memenuhi satu atau dua kriteria
sebagaimana disebutkan diatas.Bersifat lebih umum, separo tanpa persaingan dan
separo tidak dapat dikhususkan.
Permasalahan
barang publik
-Permasalahan persediaan
-Sering mengalami kegagalan pasar
-Manajemen publik berupaya untuk
memecahkan masalah tersebut sehingga kebutuhan barang publik bagi masyarakat
terpenuhi dan terciptanya stabilitas pasar.
Organisasi
penyelenggara
Organisasi publik…… Serving making
Organisasi bisnis……. Profit making
Performance
yang melekat pada organisasi publik:
Masalah AP berorientasi pada kepentingan
publik (public oriented) dan
masalah-masalah publik (public affairs)
-Birokrasi untuk melaksanakan
penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum,
menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah dalam organisasi.
Karakteristik
barang public (publik
murni)
Intrageneration:
-Global:
-,Membersihkan polusi laut
-,Ramalan cuaca
-,Stasiun pemantau
-,Mahkamah internasional
-Regional:
-,Pencegahan kebakaran hutan
-,Mengontrol penyakit hewan
-,Mengontrol banjir
Antargenerasi:
-Global:
-,Perlindungan lapisan ozon
-,Pencegahan pemanasan global
-,Penciptaan pengetahuan
-,Pencegahan penyakit
-Regional:
-,Membersihkan danau
-,Membersihkan limbah racun
-,Pemeliharaan tanah basah
Eksternalitas
-Muncul ketika seseorang atau perusahaan
mengambil suatu tindakan tetapi tidak terbebani suatu biaya (eksternalitas
negatif) atau mengambil segala manfaat
dari tindakan tersebut (eksternalitas positif). Jadi eksternalitas merupakan
hasil dari aktivitas tertentu dalam lingkungan tertentu.
Public
good
-Barang dan jasa yang umumnya digunakan
secara bersama-sama dan tidak mungkin mencegah siapapun untuk menggunakannya
sehingga pengguna pada umumnya akan bersedia membayar berapapun tanpa dipaksa
untuk memperoleh barang tersebut. Misalnya: jalan raya, keamanan, dll
AP
dalam pemerintahan yang baik harus
-Merumuskan tujuan dan sasaran
organisasi secara jelas dan rinci.
-Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan
dalam bentuk kebijaksanaan dan strategi yang operasional
-Dilaksanakan dengan penuh peran serta
semua pihak baik berupa kerjasama maupun koordinasi
-Pelaksanaan tersebut terus dikehendaki,
semuanya dianalisis kemudian ditindaklanjuti berupa perbaikan atau
penyempurnaan secara terus menerus.
Kelemahannya
AP
-Hanya saja AP sebagai penyedia barang
publik adalah: kadang terdogma dengan kepatuhan, mempunyai hak memaksa, dengan
persoalan yang rumit dan banyak serta dana yang terbatas memaksa perlunya prioritas
dalam pengerjaan pekerjaan, sehingga dituntut kemampuan menjabarkan kebijakan
yang berkualitas yang terkadang mengindahkan hak azazi manusia
Faktor
tekanan yang menyebabkan AP atau management publik melakukan perubahan
paradigma menuju management baru
-Kegagalan AP atau management publik
tradisional dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi sehingga perlu
dirubah kearah pencapaian kinerja dan akuntabilitas.
-Dorongan untuk mengganti tipe birokrasi
klasik yang kaku ke arah yang luwes.
-Penerapan tujuan organisasi dan
kepentingan pribadi secara jelas berdasarkan indikator kinerja.
-Perlunya komitmen politik pada
pemerintahan dari pada bersikap netral
-Fungsi organisasi perlu berorientasi
tuntutan publik dan pasar
-Kecenderungan mereduksi peran dan
fungsi pemerintah melalui kontrak kerja dengan pihak lain atau privatisasi.
-Semakin membesanya anggaran
pemerintahan
-Rendahnya mutu kinerja pemerintahan
-Adanya nilai ideologi yang bersifat
kualitatif terhadap perubahan paradigma pemerintahan
-Terjadinya perubahan nilai ekonomi
-Adanya pengaruh globalisasi terhadap
sektor publik.
-Banyak tekanan yang muncul dalam AP dan
tidak mudah diatasi
-Disisi lain tekanan harus diatasi
karena tidak bisa ditunda lagi
-Segera melakukan perubahan paradigma
yang diikuti dengan pelaksanaan penyediaan barang publik dalam praktek di
sektor publik.
-Sehingga mampu menjawab persoalan yang
muncul di masyarakat.
-AP baru merupakan upaya mereformasi
sektor publik ke sektor bisnis atau privat dan society sehingga dapat merealisir
tujuan secara efektif, efisien, ekonomis serta demokratis dalam penyediaan
barang dan jasa kolektif.
-Ini merupakan kondisi hubungan antara negara, pasar dan
society/masyarakat yang harus disikapi secara arif agar dapat memenuhi tuntutan
publik.
Hambatan
AP
-Keterbatasan kemampuan SDM baik
kualitas maupun kuantitas
-Keterbatasan sumberdaya finansiil
-Lemahnya menghadapi persaingan dalam
memberikan pelayanan publik
-Kurang efisien, pengurangan pajak yang
rendah atau lemahnya perlindungan hak-hak publik secara proporsional.
-Lemahnya tanggungjawab terhadap
kebutuhan pelayanan publik
-Keterbatasan lainnya
New
Public Management (NPM)
-Perubahan peran baru bagi AP adalah
menstransfer konsep-konsep usaha kedalam organisasi publik.
-Birokrasi dalam menjalankan perannya
bersikap dan berperilaku selayaknya wirausaha yang menghargai warga masyarakat
baik sebagai pemilik modal maupun pengguna barang/jasa sehingga membawa hasil.
-Budaya kerja dan kinerjanya sama
layaknya wirausaha yang berhasil dengan tujuan mengejar kemakmuran.
-Prinsip kewirausahaan adalah
kemandirian atau keberdikarian birokrasi dalam penyediaan barang publik dan
tidak begantung pada pihak lain.
-Paradigma baru adalah kembalinya peran
dasar birokrasi sebagai penyedia barang publik, sehingga kegiatan-kegitan yang
menyangkut penerimaan dan pengeluaran berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
barang publik.
-Model ini mengakibatkan adanya inovasi
dan pembaharuan terus menerus dimunculkan untuk memenuhi kebutuhan barang
publik.
-Penyediaan barang publik yang baik ,
daya saing yang tinggi dan mudah dijangkau masyarakat secara otomatis akan
dapat mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sebagai
pengembangan kapasitas.
Program yang disusun sesuai perspektif NPM diukur
berdasarkan:
-penekanan
pada pengendalian out-put
-menciptakan persaingan disektor publik
(Contract Based Copetitive) .
-menekankan
pengadopsian gaya manajemen sektor bisnis kedalam sektor publik.
-penekanan
pada disiplin dan penghematan dalam penggunaan sumberdaya.
Konsep
NPM
-Lahir dengan istilah berbeda-beda yaitu
managerialism (Pollitt,1990). New Public Management (Hood,1991)
yang menekankan penggunaan prinsip-prinsip managemen bisnis ke sektor publik. Market-based
public administration (Lane and Rosenbloom, 1992 yaitu organisasi
publik yang menekankan usaha efisiensi dan responsif lewat persaingan. Entrepeneurial
Government (Osborne and Gaebler,
1992) yang menekankan pergeseran kultur dari pemerintahan birokratik menuju
pemerintahan wirausaha yang kompetitif dan berorientasi kebutuhan publik dan
masalah publik.
-Konsep NPM berusaha mereformasi
nilai-nilai administrasi klasik yang lebih melayani diri sendiri dengan ide-ide
dari sektor privat.
-NPM berusaha memperbaiki kinerja
organisasi publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan sektor privat
dan melalui mekanisme pasar. (Prasojo,2007)
Garson
(1983:275) menyatakan bahwa New Public Management adalah
-An interdisciplinary study of the
genetic aspects of administration… a blend of the planning, organizing, and
controlling functions of management with the management of human, financial,
physical, information and political resource.
- (Studi interdisipliner mengenai
aspek-aspek genetik pemerintahan…. Sebuah campuran antara fungsi perencanaan,
pengorganisasian dan pengawasan dari manajemen dengan manajemen sumberdaya
manusia, sumber daya keuangan, sumberdaya fisik, sumber daya informasi dan
sumberdaya lainnya).
Pengertian
NPM
-NPM merupakan konsep modern dengan ciri
efisiensi, kompetisi dan berfokus pada pelanggan.
-Makna NPM adalah pasar dan manajemen.
Pasar berarti persaingan, agar bertahan
hidup harus terus meningkatkan kualitas produk. Manajemen berarti aktvitas
untuk mengorganisir rencana-recana, orang-orang dan tehnologi untuk mencapai
tujuan.
-NPM merupakan pendekatan administrasi
publik dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang didapat dalam
manajemen bisnis dan disiplin ilmu lain untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik untuk
mewujudkan good governance.
Hood (1991) dalam Islamy (2003:62) menetapkan tujuh
doktrin dasar dari NPM yaitu:
-Pembagian
sektor publik menjadi sejumlah unit korporat berdasarkan produk.
-Provisi
kompetitif berbasis kontrak, dengan pasar internal dan kontrak.
-Pertimbangan
pada gaya praktek manajemen sektor privat.
-Peduli
dengan disiplin dan frugalitas penggunaan sumberdaya.
-Emphasis pada top-management.
-Standart
terukur formal yang eksplisit untuk pengukuran kinerja dan kesuksesannya.
-Emphasis besar pada kontrol output.
NPM menurut Osborne dikembangkan melalui istilah
Reinventing Government meliputi 10 karakteristik pokok sbb :
-Catalic Government: Streering Rather
Than Rowing, Pemerintahan Katalis: Mengarahkan dari pada mengayuh.
-Community Owned Government: Empowering
Rather Than Serving, Pemerintahan Milik Masyarakat: Memberdayakan/memberi
wewenang dari pada melayani.
-Competitive Government: Injecting
Competition into Service Delivery, Pemerintahan yang kompetitif: Menyuntikkan
persaingan kedalam pemberian pelayanan.
-Mission-driven: Transforming Rule-Driven Organization, Pemerintah yang
digerakkan oleh misi: Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
-Results Oriented Government: Funding
outcomes, not input, Pemerintahan yang berorientasi pada hasil: Membiayai hasil
bukan masukan atau mengejar input.
-Costumer-Driven Government: Meeting the
need of the custumer not the bureaucracy, Pemerintah yang digerakkan oleh
pelanggan untuk memenuhi kebutuhan langganan dan bukan kebutuhan birokrasi.
-Enterprising Government: Earning rather
than spending, Pemerintahan wirausaha. Mendapat penerimaan dari pada membelanjakan.
-Anticipatory Government: Privention
rather than cure, Pemerintahan yang antisipatif: Mencegah lebih baik dari pada
mengobati.
-Decentralized Government: From
hierarchy to participation and Teamwork, Pemerintahan yang didesentralisasikan,
jauhkan hierarki dan kembangkan partisipasi manajemen dari tim kerja.
-Market Oriented Government: Leveraging
Change through the Market, Pemerintahan yang berorientasi pasar: Mendongkrak
perubahan melalui pasar.
Karakteristik NPM menurut C. Hood sbb:
-Hands-on professional Management, pelaksanaan
tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada para manajer profesional.
-Explicit standards and measures of
performance,
adanya standart atau ukuran kinerja yang jelas.
-Greater emphasis on output controls, lebih
ditekankan pada kontrol hasil/keluaran.
-A shift to dissagregation of units in
the public sector,
pembagian tugas ke dalam unit-unit yang ada dibawah.
-A shift to greater competition in the
public sector,
ditumbuhkannya persaingan di tubuh sektor publik.
-A stress on private sector styles of
management practice,
lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggal dan tidak boros dalam
menggunakan berbagai sumber. Sektor publik seyogyanya bekerja lebih keras
dengan sumber-sumber yang terbatas ( to do more with less ).
Karakteristis
NPM menurut Michael Barzeley meliputi:
-Pergeseran
dari kepentingan publik menjadi fokus pada hasil dan citizen’s value.
-Pergeseran
dari efisiensi menjadi fokus pada kualitas dan value (efektivitas).
-Pergeseran
dari administrasi menjadi produksi pelayanan.
-Pergeseran
dari ketaatan pada aturan (norma) ke
fokus pada pengendalian.
-Pergeseran
dari penentuan fungsi, otoritas dan struktur menjadi fokus pada misi, pelayanan
pelanggan dan out-comes.
-Pergeseran
dari pertimbangan pembiayaan menjadi fokus pada pemberian nilai (value).
-Pergeseran
dari memaksakan tanggung jawab menjadi membangun tanggung jawab.
-Pergeseran
dari mengikuti atruran dan prosedur menjadi berfokus pada pemahaman dan
penerapan norma, identifikasi dan penyelesaian masalah serta perbaikan proses
secara berkelanjutan.
-Pergeseran
dari pemenuhan kebutuhan sistem administratif menjadi fokus pada pelayanan dan
pengendalian, memperluas pilihan publik, mendorong tindakan kolektif, pemberian
insentif, pengukuran dan analisis hasil kinerja serta pemberian feedback.
Perdebatan
-Reinventing Government yang dipopulerkan
David Osborne dan Ted Gaebler dianggap relevan di negara berkembang termasuk
Indonesia, namun belum keseluruhan
karakteristik bisa diaplikasikan. Artinya masih menunjukkan karakteristik
terbatas dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis di sektor publik
keberhasilannya akan diwarnai karakteristiknya yang berbeda.
-Banyak
permasalahan yang dihadapi daerah misal gerakannya masih dibatasi oleh aturan
yang dibuat pemerintah atasnya atau memang keterbatasan kemampuan daerah itu
sendiri untuk menerapkan konsep NPM dalam organisasi publik
-perjalanan
NPM tidak harus selalu sama namun diharapkan bertujuan sama misalkan mewujudkan
efektivitas, efisiensi sektor publik, meningkatkan daya respon lembaga publik
terhadap klien, mengurangi pengeluaran dan sebagainya.
-Untuk
menjadikan sektor publik lebih manajerial dengan karakteristik NPM bukan hal
mudah, diperlukan seorang manajer publik yang mempunyai cara berpikir seperti
seorang usahawan. Untuk menumbuhkan cara berpikir birokrasi kearah berpikir
wirausahawan diperlukan berbagai bentuk dorongan
Metode wirausaha yang dipakai dalam sektor publik adalah:
-Mengubah
laba menjadi penggunaan publik dengan esensi mencetak laba dengan perjanjian
pembangunan/pelayanan.
-Menghasilkan
uang melalui pembebanan biaya, cara aman untuk menghasilkan pendapatan diluar
pajak dengan membebani dan atau memungut publik yang menggunakan pelayanan
birokrasi pemerintah.
-Membelanjakan
untuk menabung, yaitu investasi untuk mendapatkan hasil.
New
Publik Service (NPS)
-Didasarkan pemikiran: kewarganegaraan
dan demokratis penting dalam teori politik dan sosial untuk aktif dan
partisipatif.
-Ada yang menekankan hak dan kewajiban
penduduk sebagaimana ditetapkan dalam sistem hukum seperti status hukum.
Pandangan lain kewarganegaraan sebagai komunitas politik termasuk isue-isue
seperti hak dan tanggung jawab penduduk apapun sistem hukumnya. Hal tersebut
terkait kemampuan individu untuk mempengaruhi sistem politik.
-Dalam negara demokratis menganggap
pemerintah ada untuk meningkatkan kepentingan kebutuhan komunitas dan
individu-individu yang ada dalam komunitas. Hubungan negara dan penduduk
didasarkan ide kepentingan diri. Sandel (1996): model menonjol dari hubungan
antara negara dan penduduk bisa membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan
kepentingan dirinya dengan menjamin prosedu-prosedur tertentudan hak-hak
individu. Peran pemerintah unuk memastikan bahwa pengaruh dari kepentingan
individu berjalan secara bebas dan adil. Bahkan Sandel menawarkan pandangan
lebih jauh alternatif kewarganegaraan demokrasi dimana orang jauh terlibat
secara aktif dalam pemerintahan. Mereka berbuat melebihi kepentingan diri
sendiri menuju kepentingan publik yng lebih besar.
-Manabridge menegaskan bahwa hal
tersebut tidak selalu berjalan baik karena ada kemungkinan elit poltik
memanipulasi spirit publikmelalui induktrinasi atau karisma untuk membatasi
ekspresi atau perdebatan publik sehingga tantangan terhadap kekuasaan dapat
dihindari
Bukti yang dapat dilihat dari pendapat
Manabridge
-Alternatif kewarganegaraan tidak
menunjukkan eliminasi kepentingan diri individu atau motif sosial melalui
spirit gagasan publik
-Setiap peningkatan tuntutan pembaharuan
kewarganegaraan selalu didasarkan pada kepentingan sipil bukan kepentingan diri
sendiri
-Maka oleh Evans dan Boyte mengembangkan
pemikiran tersebut seiring peningkatan tuntutan pembaharuan kewarganegaraan
yang didasarkan kepentingan sipil bukan kepentingan diri sendiri. Penduduk akan
berfokus kepentingan publik luas, mereka aktif dan partisipatif serta
memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Artinya mereka akan melakukan apa
yang harus mereka lakukan dalam sebuah demokrasi, akan menjalankan
pemerintahan. Mereka akan memberikan kontribusi tidak hanya untuk kebaikan
masyarakat tetapi juga kepada pertumbuhan mereka sebagai manusia yang aktif dan
bertanggung jawab.
Ciri komunitas
-Didasarkan kepedulian
-Saling percaya
-Teamwork yang ditentukan sebuah sistem
kuat dan efektif bagi komunikasi dan
penyelesaian konflik.
-Sifat interaktif dari komunitas
memberikan mediasi antara individu dengan kolektif.
Humanisme organisasional
-Akar teoritis penting administrasi
publik baru adalah humanisme organisasional.
-Penulis administrasi publik lama
seperti Dimock, Dahl dan Waldo, Argyris, Weber dll berpandangan perilaku
rasional dalam alat dan tujuan dan tidak terkait kebebasan dan keadilan, tetapi
menekankan bagaimana orang memfokuskan pada bagaimana orang bisa secara efisien
menyelesaikan pekerjaannya dalam organisasi. Atau rasional memfokuskan pada
“aktivitas berpikir yang konsisten, terpogram, terorganisir dari manusia” yang
“memberikan keunggulan terhadap perilaku yang terkait dengan dengan tujuan” dan
“menentukan tujuan tanpa bertanya bagaimana tujuan tersebut dikembangkan”.
-Pemikiran baru menekankan bahwa orang
tidak selalu bertindak rasional atau mendekati perilaku rasional, mereka
mengabaikan pertimbangan politik dan emosional
secara komprehensif.
-Kompleknya masalah-masalah kontemporer
membutuhkan keahlian dari administrator terletih secara profesional dan ahli
tehnis sehingga harus ada orang yang mau menghadapi tantangan tersebut, bahkan
ada pengakuan dari nilai administrasi publik.
Isue layanan publik baru
-Isue layanan publik berkembang pesat
dan memerlukan segera pemikiran dan penanganan atas permasalahan
kewarganegaraa,komunitas dan masyarakat atau organisasi.
-Ahli kewarganegaraan, komunitas dan
masyarakat sipil, humanisme organisasional
dan administrasi publik baru terkait dengan manajemen publik baru serta
post modernisme bersama membahas layanan publik baru.
-Masih terdapat perbedaan, namun banyak
kesepakatan.
-Pelajaran ini tidak eksklusif tetapi sangat menguatkan
karena terdapat pelajaran praktis yang digagas oleh layanan publik baru dan
administrasi publik lamamaupun administrasi publik baru.
-Menghasilkan ide-ide baru
Muncul ide-ide baru sesuai NPS
diantaranya:
-Melayani penduduk bukan konsumen:
kepentingan publik sebagai hasil dialog mengenai nilai-nilai bersama, bukan
kumpulan kepentingan individu sehingga pegawai tidak merespon tuntutan
“konsumen” tetapi berfokus pada pengembangan hubungan saling percaya dan kolaborasi
dengan dan antar penduduk.
-Mencari kepentingan publik:
administrator harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan gagasan kolektif
bersama dari kepentingan publik. Tujuannya bukan menemukan solusi tepat yang
didorong oleh pilihan-pilihan individu, tetapi merupakan penciptaan dari
kepentingan dan tanggung jawab bersama.
-Menilai penduduk lebih dari
kewirausahaan: kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pegawai dan
penduduk yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi bermakna kepada masyarakat
dibandingkan oleh manajer kewirausahaan yang bertindak seolah-olah uang publik
adalah miliknya.
-Berpikir strategis, bertindak
demokratis: kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan publik bisa dicapai
dengan paling efektif melalui usaha-usaha kolektif dan proses kolaborasi.
-Menyadari bahwa akuntabilitas itu tidak
sederhana: Pegawai harus perhatian lebih dari perhatiannya terhadap pasar,
harus memenuhi hukum atau undang-undang, nilai komunitas, norma politik,
standart profesional dan kepentingan penduduk.
-Melayani bukan menyetir: dengan
kepemimpinan berbasis nilai bersama
dalam membantu penduduk memenuhi kepentingan bersama dan tidak berusaha
mengontrol atau menyetir masyarakat menuju arah baru.
-Menilai orang, bukan hanya
produktivitas : organisasi publik dan jaringan tempat berpartisipasi cenderung
berhasil dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan
kepemimpinan bersamma yang didasarkan pada penghargaan terhadap semua orang.
Isu-isu manajemen publik
-Menurut area:
-,Isu global
-,Isu nasional
-,Isu regional
-Menurut kasusnya:
-,Menyangkut kebutuhan publik
-,Menjadi perhatian publik dan
memerlukan penanganan oleh organisasi pemerintah untuk diupayakan terpenuhi
-,Mendasarkan pada fungsi atau prinsip
manajemen
-,Memerlukan kebijakan sebagai dasar
aplikasi pelaksanaan fungsi manajemen
-,Dilaksanakan secara efisien dan
efektif menuju pencapaian tujuan
Bagaimana manajemen dapat diaplikasikan
-manajemen
-Perencanaan, Pengorganisasian,
penyusunan, personalia, pengarahan, pengawsan
-anggota organisasi (bawahan)
-tujuan organisasi
Aktivitas manajemen publik
-Aktivitas menentukan sasaran dalam
rangka mencapai tujuan organisasi
-Menetapkan bagaimana cara yang tepat
untuk mencapai tujuan
-Melaksanakan pekerjaan
-Mengendalikan kegiatan
-Mengevaluasi pelaksaan tugas
Apakah proses manajemen publik itu?
-Mengatur dan mengendalikan proses agar
mekanisme kegiatan publik dapat berjalan tertib, lancar, tepat sasaran dan
memenuhi kebutuhan publik yang memuaskan.
-Kepuasan sebagai kriteria keberhasilan
fungsi manajemen merupakan wujud kinerja organisasi
-Proses manajemen publik mempunyai
unsur: maksud, tujuan, sistem/prosedur, kegiatan dan pelaksana.
-Pelaksanaan memerlukan koordinasi
dengan berbagai pihak dengan tujuan: 1) memberikan kemudahan bagi masyarakat
dalam memproses jenis kebutuhan terkait dengan kewenganan instansi. 2)
mendapatkan proses manajemen yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu
instansi tertentu. 3) publik dapat terhindar dari ketidakefektifan
Dimensi manajemen publik
-Dimensi kebutuhan dan hak-hak atas
kebutuhan dan hak-hak lain yang mendasar bagi kehidupannya
-Dimensi kebebasan bagi semua orang atas
kesempatan yang dimiliki
-Dimensi partisipasi bagi masyarakat
dalam segala aktivitas sesuai kebijakan yang berlaku
-Dimensi produksi sebagai bentuk
keadilan atas ketidaksamaan sehingga menguntungkan
-Dimensi keadilan dalam kewajiban sesuai
tanggungjawab dan kemampuannya
Tantangan manajemen publik
-Terciptanya ekonomi pasar dan integrasi
ekonomi regional dan global
-Perkembangan ilmu pengetahuan dan
tehnologi
-Meningkatnya tuntutan dan penyempurnaan
metode dan mekanisme kerja birokrasi terutama tuntutan akan keterbukaan
(tranparansi) dan kebertanggungjawaban (accountabilitas) atas setiap kebijakan
atau kegiatan birokrasi
-Tuntutan kualitas kinerja lembaga atau
individu dalam birokrasi
-Meningkatnya tuntutan desentralisasi
Perlu reformasi manajemen publik
-Reformasi merupakan kegiatan yang
dibuat oleh manusia
-Reformasi merupakan suatu proses
-Resistensi beriringan dengan proses
reformasi
-Reformasi sebagai spiritualitas
ortodoksi yaitu orthodoxy of reform yang melahirkan gerakan penyadaran dalam
tubuh manajemen publik secara berkesinambungan
-Reformasi akan berhasil jika:
berhubungan dengan penerimaan para elit dan semua konstituensnya, mempersoalkan
ketersediaan pelaku kebijakan terutama aktor-aktor kunciyang akan
mengimplementasikannya, berkaitan dengan kredibiltas dan septabilitas para
stacheholder.
Aspek yang diperjuangkan dalam reformasi
-Transformasi dan penyesuaian kembali
fungsi-fungsi manajemen
-Reformasi dan readaptasi struktur
kekuasaan dan sruktur organisasi
-Reformasi manajemen personalia
-Proses dan mekanisme operasional
manajemen publik
-Adopsi metode-metode scientific modern
serta perangkat tehnologi maju dalam manajemen publik
-Reformasi berbagai sub-sistem manajemen
publik
Contoh isu perbaikan manajemen pelayanan
publik sesuai aspirasi reformasi
-Surat Menko
-,Wasbangpan
No.
-,56/MK.Waspan/6/98
-,Perihal:
-,Langkah-langah
nyata Perbaikan Pelay Masy Sesuai aspirasi reformasi
-Kepada:
-,Pera menteri
-,Pimpinan lain
yang terlibat
-,Gubernur
-,Bupati/wali
kota
Yaitu dgan
-Dlm wkt
secepat-cepatnya mengambil langkah-langkah perbaikan mutu Pelayanan Di lingk
masing-msg
-langkah-langkah
-Perbaikan
dengan:
-,memberikan
pel scr cepat, tepat, dan langsung bagi pel. Yang sifatnya sesaat.
-,bagi pel yg
memerlukan proses waktu:
-,,Pedoman
informasi pel yg transparan
-,,Menempatkan
petugas yang bertanggung Jawab melakukan pengecekan berkas permohonan setuju
atau ditolak
-,,Ada
kepastian biaya (penghapusan biaya tambahan /pungli)
-,,Menyelesaikan
permohonan tepat waktu
-,,Menerapkan
pola pel terpadu (satu atap)
-,,Melakkan
survey kepuasan masya/pelanggan
Pelaksanaan reformasi manajemen
pelayanan publik
-Koordinasi dengan instansi pemerintah
pusat dan daerah untuk:
-,mengambil langkah-langkah deregulasi
aturan-aturan di bidang pelayanan masyarakat untuk disesuaikan dengan aspirasi
reformasi berupa: perbaikan prosedur dan persyaratan pelayanan, memberikan
kepastian waktu dan biaya.
-,melakukan pembinaan dan perbaikan
sarana prasarana penunjang, termasuk lingkungan yang menjamin keamanan dan
kenyamanan.
-Saat ini telah berkoorndinasi dengan
pemerintah DKI untuk paket: KTP,catatan sipil, IMB, IMB terpadu (satu atap),
kesehatan dan kas daerah. Akan diekspose Gubernur DKI kepada masyarakat
disaksikan oleh Menko Wasbangpan pada waktu yang telah ditentukan
-Diharapkan akan diikuti pemda lain
termasuk instansi pusat
Kebijakan perbaikan manajemen pelayanan
publik
-Hasil siding reformasi pelayanan
-perbaikan kinerja aparatur
-kebijakan transparansi
-Pengawasan efektif
-pelayanan prima
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Kebijakan dan Pilihan Publik
-Banyaknya isu yang melanda manajemen
publik di indonesia sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk dijadikan
pilihan publik yaitu privatisasi.
-Perlu dikenali lebih baik posisi
kebijakan, pilihan publik dan privatisasi sebagai salah satu implementasi
kebijakan dari model rasional yang diharapkan memberikan pilihan-pilihan publik
yang menguntungkan berbagi pihak.
-Kebijakan adalah serangkaian tindakan
yang dipilih dan dalokasikan secara sah oleh pemerintah/ negara kepada seluruh
aggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Implikasi
kebijakan tersebut:
-,kebijakan publik itu berbentuk
pilihan-pilihan tindakan pemerintah.
-,tindakan-tindakan pemerintah itu
dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat.
-,tindak-tindakan pemerintah itu mempunyai
tujuan-tujuan tertentu.
-,tindakan-tindakan pemerintah itu
selalu dioreientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.
Metode dan langkah untuk menentukan pilihan
alternatif kebijakan
-Mengidentifikasi masalah
-Merumuskan tujuan dan menyususn dalam
jenjang tertentu
-Mengidentifikasikan semua alternatif
kebijakan
-Meramalkan atau memprediksi
akibat-akibat dari tiap laternatif.
-Membandingkan akibat-akibat tersebut
dengan mengacu pada tujuan
-Memilih alternatif terbaik
Sumber ketegangan dan kontroversi
keputusan kebijakan
-Tujuan
-,Bersifat obyektif, ekonomis
-,Berupa jasa/barang, moneter
-,konkrit
-,kuantitatif/terukur
-,Mewujud dalam bentuk terget/sasaran
-,Seperti angka rupiah persentasi
-Nilai
-,bersifat subyektif, normatif
-,moral, agama, etis, estetica,
historis, sosiologis
-,Abstrak
-,Kuantitatif
-,Mewjud dalam bentuk saran,
peringatan-peringatan
-,Seperti kerugan moral, sosial dan
bahaya-bahaya/malapateka jika dilanggar
Privatisasi
-Merupakan salah satu bentuk model
rasional dari kebijakan publik, maka privatisasi merupakan pilihan publik yang
paling mengedepan.
-Privatisasi merupakan kebijakan pblik
yang menonjol berbagai macam pilihan-pilihan publik dan sengaja dibuat untuk
meningkatkan penampilan pemerintah.
-Privatisasi adalah kunci untuk
pemerintah yang terbatas (ukuran, ruang lingkup, kekuasaan relatif terhadap
institusi2 lain dari masyarakat) dan lebih baik ( kebutuhan masyarakat
dipuaskan secara lebih efisien, efektif dan adil)
-Hasil privatisasi: pemerintah lebih
kecil dan tangkas, sebaliknya masyarakat lebih kokh dan dapat disesuaikan
-Pemerintah sebagai pengemudi yang
mengarahkan dan mengintrol dan bukan pelaksana langsung dari suatu aktivitas
karena bertumpu pada institusi privat masyarakat dan kurang bertumpu untuk
memuaskan masyarakat.
Pengaturan dasar untuk menghasilkan
variasi alternatif (pemerintah, perusahaan, konsumen dan sosial sukarela) demi
keinginan masyarakat
-Jasa pemerintah
-Penjualan keliling pemerintah
-Persetujuan antar pemerintah
-Kontrak
-Waralaba
-Hibah/bentuan
-Voucer
-Pasar
-Jasa sukarela
-Swalayan.
Setiap pengaturan yang berbeda dapat
untuk menyediakan barang yang berbeda. Setiap barang dapat diberikan melalui
lebih dari satu pengaturan institusional.
Namun setiap jenis pengaturan juga mempunyai keterbatasan dalam
penyediaan barang.
Kekuatan-kekuatan di belakang
privatisasi
-kekuatan pragmatis yang bertujuan
supaya pemerintah yang lebih baik yang akan mengakibatkan Privatisasi yang
bijaksana mengarah menuju manajemen publik yang lebih efektif
-Kekuatan
Ideologi yang bertujuan supaya pengurangan peran pemerintah yang akan
mengakibatkan Pemerintah terlalu besar, terlalu kuat mengganggu kehidupan
rakyat maka merupakan satu bahaya terhadap demokrasi.
-Kekuatan
komersial yang bertujuan supaya lebih banyak bisnis yang akan mengakibatkan
Pengeluaran pemerintah merupakan sebagian yang luas dari itu hendaknya
diarahkan kepada perusahaan-perusahaan privat, perusahaan yang dimiliki negara
dan aset-aset dapat dipergunakan secara lebih baik oleh sektor privat.
-Kekuatan penduduk yang bertujuan
supaya masyarakat yang lebih baik yang akan mengakibatkan Rakyat hendaknya
mempunyai pilihan yang lebih baik/banyak dalam menejemen publik. Mereka
hendaknya diberikan kekuasaan untuk mendefinisikan dan menyampaikan
kebutuhan-kebutuhan umum dan membangun suatu perasaan bermasyarakat dengan
lebih banyak bertumpu pada keluarga, lingkungan, tetangga, asosiasi etnis, dan
sukarela serta kurang pada struktur birokrasi yang renggang.
Tekanan pragmatik
-Bila menghadapi tekanan hebat yaitu
ketika biaya kegiatan pemerintah meningkat, tetapi perlawanan terhadap
pajak-pajak yang lebih tinggi juga meningkat. Shg pegawai publik mencari pemecahan
yang memberikan harapan baik terhadap kesulitan mereka.
-Cara yang dilakukan:
-,pembukuan kreatif yang menutupi
besarnya perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran.
-,meminjam untuk menutupi kesenjangan
itu.
-Karena negara lain sulit memberi
bantuan pada negara yang boros, maka secara alami memotong atau menghapus
kegiatan pemerintah menjadi tidak populer, maka meningkatkan produktivitas
rupanya lebih menarik secara politis.
-Usaha lain untuk meningkatkan penerimaan
dengan mensentralisasi, mendesentralisasi, mengorganisasikan kembali,
memperkenalkan penampilan anggaran, pilihan menejemen, pelatihan kepekaan,
pengembangan organisasi, insentif, tabungan, dll.
Privatisasi adalah pendekatan strategis
untuk meningkatkan produktivitas biro-biro pemerintah maka untuk memberikan
rakyat lebih banyak uang . Dengan demikian privatisasi mengarah pada
peningkatan yang luas dan efisien.
Tekanan ideologis
-Dasar pemikirannya dari filsafat
politik dan ekonomi.
-Lebih banyak pendapat rakyat diambil
oleh pemerintah sebagai keputusan tentang penempatan uang-uang dalam
organisasi, sehingga membuat renggang dan tidak responsif dan kehilangan
kebebasan.
-Institusi-institusi pemerintah dapat
menjadi lalim dalam masyarakat demokratis, karena akan menggerakkan dukungan
mayoritas dengan sangsi2 paksaanuntuk menghalangi golongan minoritas. Maka
perlu konstitusi kolektif untuk melindungi kemerdekaan individu.
-Kemerdekaan, keadilan, dan efisiensi
adalah esensial semuanya dan masing-masing bercampur, namun sering berbeda
bahkan bertujuan masing2. Maka perlu keseimbangan, saling tukar menukar
kebebasan dan lebi adil dan pemerintahlah sebagai alat untuk menemukan
keseimbangan tanpa melampaui batas dan tanpa mengancam tujuan serta jangan sampai
menimbulkan ancaman terbesar yaitu ketidakpercayaan pemerintah.
-Dalam pertimbangan ekonomi: bahwa
kesesjahteraan masyarakat jangka panjang akan dimaksimalkan jika
keputusan-keputusan ekonomi sebagian besar ditinggalkan di pasar (pemerintah
menjamin bahwa tak seorangpun ditinggalkan tanpa kebutuhan dan kehidupan). Hak
tersebu sering mengakibatkan pertentangan secara politis.
Tekanan komersial
-Pengeluaran pemerintah terbesar adalah
gaji pegawai dan jauh dari kepentingan komersial. Pendukung privatiasi mengharap
kegiatn pemerintahan lebih banyak diarahkan melakukan pekerjaan sebagimana
dilakukan oleh bisnis2 privat dan pembayar pajak.
-Sektor privat melihat kesempatan bisnis
yang kokoh dalam proyek modal pemerintah bagaikan penjara tanpa kebebasan
menentukan kebijakan. Maka seharusnya privat dapat diberi kesempatan untuk
membiayai, membangun atau mengoperasikan proyek/fasilitas sebagai pilihan
pemerintah karena tidak mampu membiayai dengan perhitungan hasil sebagaimana
disepakati untuk meningkatkan kesesjahteraan rakyat.
Kebijakan privatisasi dalam mewujudkan
tujuan sesuai pilihan publik
-Pemerintah lebih baik dalam arti lebih
efektif biaya
-Pengurangan peranan pemerintah, karena
peranan tersebut mulai diambil alih dan diperankan institusi privat
-Lebih banyak orientasi kegiatan
pemerintah pada bisnis
-Penduduk mempunyai pilihan –pilihan
yang lebih besar dalam menejemen publik dan berkuasa mendefiniskan
kebutuhan-kebutuhan umum mereka.