APA ITU EKONOMI POLITIK?
Bruno S. Frey (1994) (1)
Ekonomi politik adalah (suatu gugusan teori yang didasarkan pada
pemahaman mengenai) saling ketergantungan antara ekonomi dengan politik.
Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi
sumberdaya, distribusi pendapatan, stabilisasi. Ekonomi dan politik tidak dapat
dipisahkan. Para pengambil keputusan (aktor) bidang ekonomi dan bidang politik tergantung satu sama lain dan
keduanya adalah aktor utama sistem ekonomi politik. Keputusan yang diambil oleh
para aktor, dan karena itu perkembangan dan hasil seluruh sistem, tergantung
pada aturan dan institusi yang membentuk kerangka dasarnya. Perilaku ekonomi,
dengan kata lain, dapat dipengaruhi dengan mengubah aturan dan institusi.
Perubahan semacam ini hanya mungkin terjadi melalui suatu konsensus
sosial, dalam suatu situasi di mana para aktor tidak dapat memastikan apakah
kepentingan pokok mereka akan terpenuhi dengan adanya perubahan aturan dan
institusi itu atau tidak.
INTERACTION BETWEEN
THE ECONOMY AND THE POLITY IN A POLITICO-ECONOMIC MODEL
APA ITU EKONOMI
POLITIK?
Caporaso dan Levine (1992) (1)
Ekonomi politik muncul pada abad 18 didorong oleh perubahan dramatik
dalam sistem pemenuhan kebutuhan, baik dalam hal sifat dan jenis kebutuhan
maupun dalam hal cara produksi dan distribusi barang dan jasa untuk
memenuhinya. Perubahan tersebut ditandai oleh pergeseran istilah dari “economy”
menjadi “political economy”. Karena itu, pengertian ekonomi politik dapat
ditelusuri dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik.
Istilah EKONOMI menunjuk pada manajemen rumah tangga. Istilah ini
relevan untuk masa di mana kebutuhan muncul dan hal-hal untuk memenuhinya
diproduksi di rumah tangga. Ekonomi Politik menunjuk pada manajemen urusan
ekonomi suatu negara.
Istilah POLITIK menunjuk pada dua kualitas sistem pemenuhan kebutuhan
yang saling terkait. Pertama, sistem yang menghubungkan orang-orang yang saling
independen (saling tidak mengenal). Dalam situasi ini, usaha pemenuhan
kebutuhan kita tergantung pada orang lain, bukan pada keluarga. Kedua,
batas-batas pemenuhan kebutuhan kini bersifat politis; tanggung jawab pemenuhan
kebutuhan jatuh ke otoritas publik, kepada kepala negara bukan kepala rumah
tangga.
Pada tahap awal, ekonomi politik lebih banyak mengeluarkan rekomendasi
kepada “negara” mengenai cara terbaik mengelola urusan ekonomi negara sehingga
kebutuhan sebagian besar warga negara dapat dipenuhi.
Munculnya ekonomi politik membawa serta perdebatan mengenai tanggung
jawab negara dalam bidang ekonomi. Apakah negara berkewajiban menentukan
kebutuhan yang harus dipenuhi dan memobilisasi sumberdaya untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan tsb? Atau, mana lebih baik: pemenuhan kebutuhan diserahkan
kepada masyarakat atau diurus negara?
Perdebatan tersebut mengelompok pada dua bagian yang melandasi
munculnya berbagai pendekatan dalam ekonomi politik. Pertama, the idea of a
self-regulating market. Kedua, the notion of a public agenda.
PENDEKATAN EKONOMI
POLITIK
Caporaso dan Levine (1992)
-THE CLASSICAL
APPROACH
-MARXIAN POLITICAL ECONOMY
-NEOCLASSICAL
POLITICAL ECONOMY
-KEYNESIAN POLITICAL
ECONOMY
-ECONOMIC APPROACHES
TO POLITICS
-POWER-CENTERED
APPROACHES
-STATE-CENTERED
APPROACHES
-JUSTICE-CENTERED
THEORIES
Barry Clark
(1991)
-THE CLASSICAL LIBERAL
PERSPECTIVE
-THE RADICAL
PERSPECTIVE
-THE CONSERVATIVE
PERSPECTIVE
-THE MODERN LIBERAL
PERSPECTIVE
Alt and Shepsle (1990)
-THE NORMATIVE
POLITICAL ECONOMY
-THE HISTORICAL
APPROACHES TO POLITICAL ECONOMY
-THE POSITIVE
POLITICAL ECENOMY
MARKET vs STATE (GOVERNMENT)
APA ITU EKONOMI
POLITIK?
Caporaso dan Levine (1992) (3)
Munculnya ekonomi politik membawa serta perdebatan mengenai tanggung
jawab negara dalam bidang ekonomi. Apakah negara berkewajiban menentukan
kebutuhan yang harus dipenuhi dan memobilisasi sumberdaya untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan tsb? Atau, mana lebih baik: pemenuhan kebutuhan diserahkan
kepada masyarakat atau diurus negara?
Perdebatan tersebut mengerucut pada dua kelompok gagasan yang melandasi
munculnya berbagai pendekatan dalam ekonomi politik. Pertama, the idea of a
self-regulating market. Kedua, the notion of a public agenda.
PRIMARY GOALS
-ECONOMICS
--Berkaitan dengan usaha untuk mencapai standar hidup material
tertinggi yang paling mungkin berdasarkan sumberdaya yang tersedia.
--Untuk memaksimalkan kemakmuran, ekonomi berurusan dengan produksi dan
distribusi barang dan jasa.
--Kemakmuran ekonomi mencakup tiga dimensi: efisiensi, pertumbuhan, dan
stabilitas.
-POLITICS
--Berkaitan dengan usaha untuk mencapai keadilan dengan menegakkan
hukum dan struktur otoritas yang mengikat semua individu dalam suatu
masyarakat.
--Tujuan keadilan meliputi tiga dimensi: kebebasan individu, keadilan
distribusi manfaat dan beban, dan keteraturan sosial.
MASALAH: pemisahan di atas tidak memenuhi kepahaman optimal karena
kemakmuran dan keadialn erat terkait. Pada masyarakat yang paling makmur,
ditemukan ciri-cirti keadilan tertinggi.
INSTITUTIONAL
ARENAS
-ECONOMICS
--Ekonomi adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang terjadi
di pasar.
--Aktivitas-aktivitas termaksud mencakup penjualan dan pembelian barang
dan jasa.
-POLITICS
-- Politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang terjadi
di pemerintahan.
-- Aktivitas-aktivitas termaksud mencakup kampanye, pemilihan, dan
pembuatan peraturan/kebijakan.
MASALAH: pemisahan di atas tidak memenuhi kepahaman optimal karena
seringkali aktivitas-aktivitas politik memiliki ciri-ciri aktivitas jual beli,
yaitu pertukaran saling mengungtungkan antarindividu atau antarkelompok
kepentingan dan sebaliknya.
PRIMARY ACTORS
-ECONOMICS
--Aktivitas ekonomi dilakukan oleh individu-individu (atau perusahaan)
yang bertindak secara otonom.
-POLITICS
--Aktivitas politik dilakukan oleh seluruh masyarakat secara kolektif
untuk mengejar tujuan.
MASALAH: pemisahan di atas tidak memenuhi kepahaman optimal karena
seringkali pilihan dan tindakan individual berdampak pada kolektivitas dan
sebaliknya, pilihan atau tindakan kolektif mempengaruhi pilihan-pilihan
individual.
A. MARKET AS
AN ECONOMIC INSTITUTION
Pasar adalah sistem pertukaran di mana penawaran dan permintaan
berinteraksi untuk menentukan harga produk dan sumberdaya. Analisis mengenai
potensi pasar dalam mencapai kemakmuran ekonomi akan difokuskan pada EFISIENSI,
PERTUMBUHAN, DAN STABILITAS.
A.A Economic
Efficiency (1)
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi
-Pasar kompetitif sempurna akan mengarahkan penggunaan sumberdaya yang
mampu mewujudkan Pareto Optimal dengan cara mengkoordinasikan sejumlah besar
(tak terhingga) transaksi dengan supervisi politik seminimal mungkin.
-Harga yang ditentuklan pasar akan menyediakan informasi dan
insentif untuk memandu individu-individu
dan perusahaan membuat pilihan rasional bagaimana menggunakan sumberdaya dan
membelanjakan uang mereka.
-Efisiensi ekonomi tercapai karena pasar [a] mengijinkan
individu-individu melakukan pertukaran yang akan meninggikan tingkat kepuasan
mereka, dan [b] mengembangkan berbagai kompetisi yang membuat semua orang
berlomba mencapai yang terbaik dalam batas-batas sumberdaya dan teknologi yang
tersedia.
-Di dunia nyata, kompetisi bersifat tidak sempurna karena [a] barriers
to entry, [b] immobility of resources, [c] lack of information,
[d] product differentiation, dan [e] concentrations of power akibat
prasyarat teknis produksi dan keinginan individu menghindari kompetisi.
Kompetisi yang tidak sempurna ini mengakibatkan inefisiensi ekonomi.
-Adanya eksternalitas.
-Pasar kadang memboroskan sumberdaya. Pada situasi tertentu, kompetisi
menjadi amat keras dan memperlemah ikatan-ikatan sosial sehingga mengakibatkan
alienasi, apatisme, keputusasaan, bahkan permusuhan. Kondisi psikologis ini
akan mempengaruhi kinerja individu, perusahaan, dan ekonomi secara keseluruhan.
-Meskipun mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, pasar seringkali
mengabaikan efisiensi sosial yang membuat kaum miskin tidak mampu sekolah,
berobat, dan menikmati permukiman yang layak.
-Kompetisi dalam ekonomi pasar kadang amat mahal. Dalam banyak kasus,
biaya iklan suatu produk kadang melampaui anggaran negara untuk membiayai
tujuan-tujuan kolektif seperti lingkungan bersih, pendidikan, dll.
A.B. Growth
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
-Pasar merupakan mekanisme yang digdaya dalam meningkatkan ketersediaan
dan produktivitas sumberdaya ekonomi. Karena konsekuensi setiap keputusan
menjadi tanggung jawab individu, maka pasar mendorong tumbuhnya perilaku yang
penuh kehati-hatian tetapi sekaligus penuh ketekunan dan kerja keras. Adanya
insentif dan disinsentif finansial akan mendorong pertambahan pemakaian
sumberdaya; dan adanya peluang profit akan memacu inovasi dan pengambilan
risiko.
Kombinasi faktor-faktor tersebut akan melahirkan pertumbuhan ekonomi.
-Pasar menghasilkan efek psikologis yang mendorong pertumbuhan. Dengan
meminimalkan hambatan moral dan norma-norma kultural, pasar akan membuat
individu-individu melepaskan diri dari identitas dan peran-peran tradisional
mereka. Ini akan melahirkan perubahan gaya hidup dan bentuk-bentuk ekspresi.
Energi perubahan ini merupakan sumberdaya penting dinamisme masyarakat pasar
yang akan mendorong inovasi, kreativitas, dan peningkatan standar hidup. Secara
tak terelakkan, dorongan ini akan memberikan energi untuk keberlanjutan inovasi
dan ekspansi ekonomi.
Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
-Kapasitas pasar untuk tumbuh dibatasi oleh ketidakmampuannya
menyediakan infrastruktur sosial secara memadai. Pertumbuhan memerlukan sistem
transportasi, pendidikan, dan barang-barang publik lain yang tidak mampu
disediakan pasar karena sulit meminta individu-individu untuk membayarnya.
Investasi di bidang-bidang tersebut meskipun esensial bagi pertumbuhan ekonomi
juga tidak menarik para investor.
-Individualisme kompetitif dalam ekonomi pasar membawa serta dua
kecenderungan yang menghambat pertumbuhan. [1] Kompetisi meningkatkan status sosial
dapat mendorong perilaku konsumtif. Meskipun tingkat permintaan tinggi dapat
mendorong ekspansi ekonomi jangka pendek, namun tingkat tabungan yang rendah
justru akan menghambat investasi sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi jangka
panjang. [2] Individualisme
kompetitif dapat memunculkan alienasi, frustasi, dan kecemburuan yang merusak
produktivitas dan akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Individu-individu
akan berusaha melindungi diri dari kekejaman kompetisi dengan membentuk
kelompok-kelompok kepentingan yang akan menjadi kekuatan yang menekan
fleksibilitas dan dinamisme yang melandasi ekspansi ekonomi pasar.
A.C. Stability
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi
-Pasar sangat fleksibel dalam merespon perubahan pola preferensi
konsumen, teknologi, atau ketersediaan sumberdaya. Pasar secara keseluruhan
tidak banyak terpengaruh oleh perubahan mode, inovasi, bahkan bencana alam.
Melalui mekanisme harga, seluruh perubahan tersebut akan segera direspons
secara tepat oleh bisnis dan konsumen melalui penyesuaian produksi dan
konsumsi. Kecepatan bereaksi inilah yang membuat pasar mampu menjaga stabilitas
ekonomi.
-Stabilitas pasar juga difasilitasi oleh fluktuasi suku bunga pinjaman.
Jika pereokonomian sedang lesu, suku bunga akan jatuh sampai kredit dan
investasi kembali atraktif. Sebalikya, tatkala ekonomi sedang memanas, suku
bunga akan naik. Fluktuasi suku bunga ini membantu menstabilkan perekonomian.
Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi
-Siklus ekonomi (ledakan kemajuan dan kemerosotan tajam) seringkali
terjadi sejak pasar menjadi institusi yang dominan dalam mengorganisasikan
produksi. Awalnya siklus ini terjadi di pasar tertentu yang dipicu oleh
antisipasi pembeli atas kenaikan harga (biasanya disebut “speculative
bubble”). Namun di dunia modern, siklus terjadi karena interkoneksi yang
tengah tumbuh antara pasar komoditas dan berkembangnya pasar finansial yang
mengakibatkan terjadinya resesi dan inflasi nasional dan bahkan global.
-Ketidakstabilan juga terjadi karena sensifitas pasar terhadap
ekspektasi konsumen dan investor. Pergeseran kecil psikologi konsumen dan
investor dapat mengakibatkan gelombang pesimisme yang mendorong pasar
terjungkal ke dalam spiral kebangkrutan ekonomi.
-Pada ekonomi pasar, pemenang kompetisi dapat memperoleh basis kekuatan
yang memungkinkan mereka menekan kompetisi lebih lanjut. Proses ini dapat
mengurangi fleksibilitas mekanisme harga dan karena itu menurunkan kemampuan
pasar dalam merespon secara cepat perubahan kondisi ekonomi. Misalnya, bila
upah dan harga dipaksa naik oleh kekuatan pasar serikat pekerja dan perusahan
besar, maka resesi bisa menjadi satu-satunya solusi ekonomi bagi tekanan
inflasi yang diakibatkannya.
B. MARKET AS A
POLITICAL INSTITUTION
Meskipun pasar sering dipandang sebagai institusi ekonomi, namun pasar
juga melakukan fungsi-fungsi penting dalam mencapai tujuan politik, yaitu
keadilan. Analisis mengenai peran pasar sebagai institusi politik akan
difokuskan pada kemampuan pasar dalam mempromosikan KEBEBASAN,
KEADILAN/KESETARAAN, DAN KETERATURAN
B.A. Kebebasan (1)
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Kebebasan
-Pasar memberi kebebasan luar biasa ketika individu-individu dilimpahi
hak untuk membuat pilihan-pilihan mengenai pemakaian sumberdaya mereka, tempat
tinggal, pola konsumsi, dan gaya hidup. Keberadaan berbagai alternatif menjadi
penghambat kekuatan seseorang atau perusahaan untuk memaksa dan memanipulasi orang
lain. Ketika pasar menjadi institusi yang dominan dalam suatu masyarakat,
potensi bagi pemerintah untuk menyalahgunakan wewenang akan menjadi terbatas.
Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Kebebasan
-Pasar hanya menyediakan komoditas yang dapat diproduksi dan dijual
secara menguntungkan. Barang-barang lain yang tidak menguntungkan (pertahanan,
keamanan, udara dan lingkungan bersih, dll) diabaikan. Hanya sebagian
kepentingan manusia yang dapat diekspresikan melalui pasar, dan kebebasan
individu untuk mengejarnya tidaklah cukup luas.
-Karena pasar hanya memproduksi dan menjual barang yang menawarkan
keuntungan, maka manusia seolah dipaksa untuk menyesuaikan kebutuhan dan
kepuasannya pada komoditas yang tersedia. Ini berarti kebebasan yang ditawarkan
oleh pasar adalah “kebebasan dalam batas-batas komoditas yang mampu disediakan
pasar.”
-Kebebasan individu dalam mengekspresikan kebutuhannya juga dibatasi
kepemilikannya. Tanpa uang, tak dapat anda membeli barang. Di pasar tenaga
kerja, kebebasan individu juga dibatasi oleh prospek mendapat atau kehilangan
pekerjaan. Begitu memperoleh pekerjaan, bahkan individu juga dibatasi oleh
kemampuan perusahaan untuk menggaji karyawan.
-Pendeknya, kian terbatas kepemilikan seseorang, kian terbatas
kebebasan yang bisa diperolehnya dari pasar. Semakin banyak kepemilikannya,
semakin tinggi kebebasannya.
B.B. Kesetaraan
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Kesetaraan
-Karena harga sumberdaya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan
permintaan, maka pasar cenderung mendistribusikan penghargaan sesuai kemampuan
orang dalam menyediakan sumberdaya yang bermanfaat bagi proses produksi
masyarakat. Ini berarti, setiap orang akan dihargai sama jika sumberdaya yang
mereka sediakan sama. Penghargaan yang diterima sesorang tergantung sumberdaya
yang mereka sumbangkan untuk proses produksi. Hal ini akan mendorong orang
untuk meningkatkan sumberdayanya.
-Peluang yang disediakan oleh pasar juga menjadi pendorong untuk
mencapai kesetaraan. Karakteristik individu (ras, gender, etnis, agama)
bukanlah faktor penentu keberhasilan seseorang. Peluang menawarkan sumberdaya
dan pengetahuan sehingga penghargaan terhadap sumberdaya dan pengetahuan
tersebut meningkat tergantung hanya pada produktivitas mereka yang berperan
mengurangi rasa marah orang-orang yang kurang berhasil.
Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Kesetaraan
-Prevalensi kekuatan di pasar dapat mendistorsi proses penentuan harga.
Mereka yang menjadi anggota kelompok yang kuat sangat mungkin menerima
pendapatan yang melebihi tingkat produktivitas sumberdaya mereka, sementara
anggota kelompok pinggiran akan menerima penghasilan lebih rendah dibandingkan
tingkat produktivitas sumberdaya mereka.
-Dalam pasar kompetitif pun, distribusi pendapatan hanya memiliki
kesetaraan senilai pola kepemilikan sumberdaya produktif. Pemegang hak
kepemilikan amat mungkin dihargai lebih tinggi tanpa sumbangan memadai terhadap
produktivitas masyarakat. Karena akumulasi sumberdaya yang tidak legal dan
tidak etis yang digunakan di masa lalu, maka distribusi pendapatan yang
ditentukan melalui mekanisme pasar kompetitif pada saat ini (yang mestinya
adil), tetap saja tidak bisa adil (karena starting point-nya memang
sudah berbeda)
-Kesetaraan di masyarakat pasar memerlukan kesamaan kesempatan, tetapi
bila muncul ketidaksamaan substantif di pasar, maka kesempatan bagi beberapa
golongan akan terbatas. Individu memasuki pasar dengan membawa serta segala
latar belakang pendidikan, kultural, kondisi orang tua, lingkungan sosial, dll.
Jika terdapat perbedaan tajam antarkelompok masysarakat dalam latar belakang
tersebut, maka kesamaan kesempatan tidak akan lahir.
-Pasar juga akan sulit mewujudkan kesetaraan karena pasar hanya
merespon kebutuhan dan keinginan manusia yang didukung oleh uang. Pasar tidak
pernah mengakui dan mengalokasikan sumberdaya untuk melindungi hak-hak dasar
manusia individual kecuali jika mampu membayar.
B.C. Keteraturan
Potensi Pasar Dalam Mewujudkan Keteraturan
-Pasar mempromosikan dua transformasi relasi manusia. [1] Pasar
mempenetrasi relasi sosial yang opresif dan tidak produktif (biasanya
didasarkan pada keturunan, ketuhanan, kepausan, dll) lalu mengubahnya menjadi
relasi pertukaran yang saling menguntungkan. [2] Melalui spesialisasi dan
pertukaran, pasar membawa individu-individu yang sebelumnya saling terpisah dan
otonom ke dalam relasi saling ketergantungan. Dua transformasi ini meningkatkan
keteraturan (dua bangsa yang berperang pun akan berhenti untuk berdagang).
-Pasar juga menyumbang pada lahirnya keteraturan dengan cara
mendistribusikan manfaat dan beban masyarakat tanpa pengaruh faktor politik.
Keberhasilan atau kegagalan setiap orang merupakan hasil dari kekuatan
impersonal penawaran dan permintaan, sehingga tidak ada pihak yang bisa
dijadikan musuh atau sasaran kemarahan. Individu-individu cenderung menerima
tanggung jawab personal atas nasib
mereka, dan karena itu kecil kemungkinan mereka akan melibatkan diri dalam
kekerasan, ketidakpatuhan, pembangkangan, atau kriminalitas.
Tantangan Pasar Dalam Mewujudkan Keteraturan
-Pasar adalah kekuatan dinamis dan cenderung merusak struktur sosial
dan nilai-nilai tradisional. Individu-individu didorong mengejar kepentingan
pribadi, dan aransemen kelembagaan masyarakat mendukung perilaku tersebut.
Individu-individu menjadi kurang peduli terhadap kohesivitas sosial dan tujuan
bersama. Individualisme ekstrim ini bisa menghilangkan komitmen terhadap
kebajikan bersama dan pengendalian-diri yang merupakan prasyarat terwujudnya social
order. Dengan kata lain, demi menjaga keberadaannya, pasar dapat merusak
kondisi moral dan kultural.
-Pasar dapat berfungsi dengan baik hanya di dalam suatu kerangka sosial
yang dibangun di atas penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Bila perilaku
mengejar kepentingan pribadi merosot menjadi egoisme tak terkendali, maka
ikatan-ikatan sosial akan terberai. Egoisme dan ketidakmampuan bersimpati
terhadap pihak lain adalah lahan subur berkembang biaknya social disorder.
-Sumber potensial lain social disorder dalam masyarakat pasar
berasal dari konflik kepentingan (conflict of interest) antara pemilik
sumberdaya produktif dan para pekerja yang menggantungkan kehidupan mereka pada
pekerjaannya. Pemilik umumnya akan berusaha memperoleh produktivitas maksimum
dengan biaya seminimum mungkin, sementara para pekerja memiliki kepentingan
kuat terhadap upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih memuaskan.
Konflik kelas ini dapat meluas ke luar wilayah perusahaan atau kantor, yang
memberi kontribusi terhadap terjadinya kemarahan massal yang melahirkan
kriminalitas serta kekerasan.
C. GOVERNMENT AS A
POLITICAL INSTITUTION
Jika pasar adalah institusi yang kurang sempurna dalam mengejar
tujuan-tujuan politik, bisa jadi pemerintah merupakan pilhan yang lebih baik.
Meskipun alasan utama keberadaan pemerintah terletak pada kapabilitas uniknya
untuk menjami keadilan dengan mempromosikan KEBEBASAN, KEADILAN/KESETARAAN, DAN
KETERATURAN, analisis ini akan melihat bahwa pemerintah juga bukannya tanpa
cacat dalam potensinya mencapai tujuan-tujuan politik tersebut.
C.A. Kebebasan
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Kebebasan
-Pemerintah mendorong kebebasan dengan memperluas rentang pilihan yang
layak bagi warga negara. Pendidikan, pertahanan, lingkungan bersih, keamanan
dari kriminalitas, dll., dapat dicapai dengan lebih baik melalui pendanaan
kolektif dan pengaturan oleh
pemerintah. Pendeknya, pemerintah memungkinkan warga negara mencapai
tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individual.
-Pemerintah juga mampu meluaskan kebebasan penduduk berpendapatan
rendah. Kebebasan mempersyaratkan lebih dari sekadar ketiadaan halangan
eksternal; kebebasan juga mempersyaratkan ketersediaan material memadai, pekerjaan
yang bermartabat, dan lingkungan sosial yang kondusif dalam menumbuhkan dan
mempraktikkan kapabilitas dan bakat-bakat manusia.
-Sebagai representasi seluruh penduduk, pemerintah menanggung tanggung
jawab substansial untuk menjamin prasyarat kebebasan tsb. Bila kebebasan warga
terancam oleh kekuatan sebagian warga yang lain, hanya pemerintah yang memiliki
otoritas untuk mengendalikan atau mengatasinya.
-Selain menyediakan forum atau media di mana tujuan individual yang
mempersyaratkan tindakan kolektif dapat diekspresikan dan dikejar, pemerintah
juga memfasiitasi pengembangan preferensi baru. Misalnya, komitmen warga
terhadap kesetaraan rasial dapat difasilitasi dengan kesadaran bahwa kekuasaan
pemerintah diarahkan untuk mencapai kesetaraan tersebut. Juga, preferensi warga
terhadap layanan publik dan keprihatinan terhadap kualitas kehidupan publik
dapat dikembangkan melalui kontak dengan para pengajar atau pekerja sosial yang
kompeten dan berdedikasi.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kebebasan
-Dalam situasi tidak ada dukungan bulat terhadap kebijakannya,
pemerintah akan membatasi kebebasan sebagian warga untuk melakukan sesuatu.
Pajak, peraturan, dan hukum yang mengikat semua warga dipandang sah jika
disetujui mayoritas, tidak melanggar hak-hak individu, dan ditujukan untuk
kepentingan publik. Namun, karena masyarakat modern sulit mencapai konsensus
tentang makna hak individu dan kepentingan publik, maka tindakan tertentu dapat
dipandang sebagai pelanggaran tidak sah atas kebebasan.
-Karena memiliki monopoli atas penggunaan secara sah kekuatan memaksa
dan angkatan bersenjata, pemerintah mempunyai kekuatan untuk membatasi
kebebasan. Pemerintah kadang merevisi atau mengabaikan peraturan untuk
memungkinkannya melakukan penahanan semena-mena, penyitaan hak milik,
pengintaian. Namun, pemerintah juga dapat mengurangi kebebasan tanpa melakukan
pemaksaan. Misalnya, usaha untuk membantu perusahaan, industri, atau kelompok
rentan yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Selain itu, sejauh bahwa
pemerintah jatuh di bawah kontrol atau pengaruh kelompok-kelompok tertentu,
pemerintah berubah dari representasi kepentingan publik menjadi alat
kepentingan khusus dan ini bisa dianggap melanggar kebebasan warga negara.
C.B. Kesetaraan
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesetaraan
-Kesetaraan mensyaratkan bahwa setiap orang diperlakukan sesuai hak-hak
mereka. Pasar hanya mengakui hak milik (property rights) dalam
menentukan distribusi pendapatan, sementara konsepsi yang lebih luas tentang
kesetaraan memasukkan pula hak-hak asasi (human rights). Hak milik
memberikan kepada pemiliknya penghasilan-yang-ditentukan-melalui-pasar atas
sumberdaya yang dimilikinya; sedangkan hak asasi diselenggarakan pemerintah
untuk menjamin kepentingan semua individu meskipun tidak memiliki uang.
Kesetaraan yang didasarkan pada hak milik hanya bersandar pada kriteria
produktivitas, sementara hak asasi mengakui pula kriteria lain seperti
kebutuhan, harga diri, atau bahkan sekedar status sebagai warga negara. Bila
hak asasi memberi individu hak atas sumberdaya ekonomi, maka hanya pemerintah
yang dapat menjamin perlindungan atas hak tersebut.
-Dalam kasus hak asasi yang spesifik, misalnya hak atas perlindungan
hukum karena tuduhan pidana, pemerintah dapat menyediakan pembela umum. Namun,
beberapa hak asasi belum terkodifikasi dan hanya muncul bersamaan dengan
legislasi yang ditujukan pada pengurangan ketidaksetaraan. Didasarkan pada
persepsi bahwa kompetisi pasar seringkali menghasilkan ketidakadilan/
ketidaksetaraan, maka pemerintahan dapat mengurangi ketimpangan dalam
distribusi pendapatan melalui pajak progresif, pajak kekayaan, program
kesejahteraan, dan pengaturan harga. Pemerintah juga mewujudkan kesetaraan
melalui legislasi dan penegakan hukum melawan diskriminasi.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesetaraan
-Jika pemerintah menggantikan pasar yang mampu mendistribusikan
pendapatan sesuai produktivitas sumberdaya, maka pemerintah harus memiliki
kriteria lain untuk kesetaraan. Tiap pemerintahan demokratis harus responsif
terhadap masukan dari warga. Namun, seringkali tuntutan warga amat bervariasi.
Kadang warga juga menyembunyikan kepentingan pribadi mereka ke dalam jubah
kesetaraan. Misalnya, petani tembakau menuntut subsidi dengan dalih stimulus
untuk kawasan tertinggal.
-Warga dapat terperosok ke dalam pertarungan kelompok yang berusaha
mengontrol pemerintah demi keuntungan pribadi. Kelompok kuat yang memenangkan
pertarungan ini akan memakai pemerintah untuk menekan kelompok lemah.
Akibatnya, pemerintah akan dianggap sebagai sumber utama ketidakadilan melalui
berbagai kebijakannya. Ringkasnya, bila pemerintah menggantikan keterkaitan
antara penghargaan dan produktivitas di pasar, maka ketiadaan konsensus sosial
mengenai kriteria alternatif keadilan dapat melahirkan persepsi yang meluas
mengenai ketidakadilan.
C.C. Keteraturan
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Keteraturan
-Secara teratur pemerintah mempromosikan interaksi antarmanusia dengan
mendefinisikan dan menegakkan hak dan kewajiban, dan dengan cara itu memungkinkan
individu-individu merumuskan harapan secara tepat mengenai perilaku orang lain.
Tanpa pengatahuan publik mengenai hukum, kebingungan yang luar biasa akan
terjadi dan banyak sumberdaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi
perselisihan. Pemerintah juga mempromosikan keteraturan dengan memelihara
tradisi, budaya, dan batas-batas bmasyarakat. Sebagai simbol dan ekspresi nyata
identitas kolektif masyarakat, pemerintah diharapkan menjadi objek kesetiaan
psikologis, dan dengan itu memfasilitasi pembentukan baik identitas individu
maupun rasa berbagi tujuan dan kepercayaan sesama warga negara.
-Pemerintah dapat memberi kontribusi pada keteraturan dengan menjamin
kesamaan kesempatan dan keadilan pendapatan yang lebih baik. Ketika ketimpangan
pendapatan, kemakmuran, dan kekuasaan sehingga mobilitas sosial bagi mereka
yang kurang beruntung terhalang, maka keteraturan atau tatanan menjadi kian
sulit dicapai. Akhirnya, pemerintah mempromosikan keteraturan melalui
restrukturisasi insentif sehingga kepentingan pribadi berkesesuaian dengan
kepentingan publik. Hukuman denda dan penjara akan mengurangi aktivitas
antisosial. Dengan membuat warga negara merasa aman dari tindak kekerasan dan
kejahatan, maka pemerintah mereduksi kemungkinan terjadinya agresi defensif yang
dilakukan masyarakat dalam bentuk, misalnya, menyabot perusahaan yang mengotori
udara/lingkungan atau membeli senjata untuk melindungi diri sendiri.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Keteraturan
-Ketika pemerintah menggantikan distribusi pendapatan yang biasa
dilakukan pasar, sebagian warga akan mencoba mempengaruhi kebijakan publik demi
keuntungan mereka. Proses ini cenderung bersifat memperkuat-diri sendiri (self-reinforcing),
yaitu ketika beberapa individu atau kelompok berhasil meraih manfaat dari
pemerintah, sebagian warga yang lain akan menyimpulkan bahwa uang mengalir ke
kekuasaan, dan kekuasaan membutuhkan organisasi. Kelompok-kelompok kepentingan
akan berkembang biak, dan tuntutan terhadap pemerintah beranak pinak.
Politisasi ekonomi ini dapat mengakibatkan ketidakteraturan dengan dua cara. Pertama,
sumberdaya yang semula digunakan untuk proses produksi dipindahkan ke arena
politik untuk mengontrol pemerintah. Produktivitas dikorbankan sehingga amat
mungkin akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan
pengangguran. Kedua, bila pemerintah menjadi determinan utama sukses
individu dalam suatu masyarakat yang memiliki konsensus yang lemah dalam hal
keadilan sosial, maka kecemburuan dan kemarahan kepada pemerintah amat mungkin
akan menumbuhkan ketidakpedulian massal terhadap otoritas publik. Kombinasi
antara pertumbuhan ekonomi yang lambat dan ketidakpuasan yang meluas adalah
resep utama munculnya social disorder.
D. GOVERNMENT AS AN
ECONOMIC INSTITUTION
Demi keamanan hidupnya, manusia dapat melakukan tindakan individual
yang menumbuhkan pasar, atau memakai tindakan kolektif (kerjasama dan
koordinasi), yang memungkinkan peningkatan kapasitas kelompok dalam mengatasi
kelangkaan dan ketidakpastian. Karena tindakan kolektif seringkali lebih kuat
dan efektif, maka ada dorongan membentuk organisasi yang memiliki aturan dan
struktur otoritas. Yang membedakan pemerintahan dari organisasi lainnya adalah
otoritasnya untuk [1] membuat hukum yang berlaku bagi semua penduduk, dan [2]
menggunakan secara sah kekuatan senjata. Warga negara tuntuk pada pemerintah
demi terpeliharanya keadilan dan kemakmuran. Dalam mengkaji peran ekonomi
pemerintah, analisis akan difokuskan pada kontribusinya dalam mencapai
EFISIENSI, PERTUMBUHAN, dan STABILITAS.
D.A. Economic
Efficiency
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Efisiensi
-Pemerintah dapat mencegah inefisiensi ekonomi dengan cara mengatasi
ketidaksempurnaan pasar. Misalnya, bila informasi timpang, pemerintah menjadi
penyedia informasi. Ketika kompetisi terhambat akibat penumpukan kekuatan di
sektor privat, pemerintah dapat memperbaikinya melalui regulasi, kepemilikan
publik, atau undang-undang anti-trust. Bila eksternalitas terjadi, pemerintah
dapat mengatur ulang distribusi sumberdaya melalui pajak, subsidi, regulasi,
atau secara langsung menyediakan barang atau jasa seperti pertahanan dan jalan
raya.
-Pemerintah juga dapat meningkatkan efisiensi dengan mempertinggi
kualitas dan kuantitas sumberdaya yang tersedia untuk proses produksi.
Misalnya, selama masa resesi, pemerintah membuat kebijakan untuk menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan produksi. Pendidikan umum dilaksanakan untuk
memperbanyak angkatan kerja trampil. Kondisi yang stabil yang tercipta karena
kesadaran hukum masyarakat dapat menyebabkan pemilik sumberdaya bersedia
menginvestasikan aset mereka ke dalam bisnis berisiko tinggi.
-Aktivitas redistributif pemerintah juga dapat meningkatkan efisiensi
melalui penciptaan kepedulian sosial (sense of community). Individu-individu
sangat mungkin akan bekerja secara lebih efektif bersama-sama jika mereka
berbagi tujuan dan nilai-nilai (shared values and goals), dan
solidaritas ini tergantung pada pengurangan disparitas kekuatan dan pendapatan
sehingga seluruh warga merasa hidup dalam masyarakat yang penuh keadilan.
-Dalam memperbaiki efisiensi ekonomi, pemerintah dapat menyumbang
terhadap efisiensi sosial yang lebih luas dengan mengembangkan tujuan-tujuan
yang tak mungkin dikejar melalui mekanisme pasar. Misalnya, warga mungkin saja
menginginkan terwujudnya standar hidup minimal bagi semua orang yang harus
disediakan pemerintah tidak peduli warga bisa membayar atau tidak. Pemerintah
dapat merespon tujuan ini dengan menyediakan merit goods seperti
makanan, pakaian, dan perumahan yang mungkin sekali sebagian warga tidak mampu
membelinya.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi
-Pemerintah kekurangan daya dorong internal untuk mewujudkan efisiensi
seperti yang terdapat dalam kekuatan kompetitif di pasar. Pendanaan wajib untuk
barang publik kadang dimanfaatkan pemerintah sebagai tempat bersembunyi dari
tekanan jangka pendek untuk menyediakan jasa yang akan memuaskan warga negara.
Pembuatan keputusan pemerintah biasanya amat birokratis, lamban, dan tidak
fleksibel. Masalah ini diperparah oleh kepentingan pribadi (self-interest) para
politisi dan birokrat yang mengejar peningkatan penghasilan dan kekuasaan yang
dapat berujung pada tumbangnya pemerintahan.
-Jika pun para politisi memiliki maksud baik, pemerintah bisa jadi
kurang sensitif terhadap preferensi konsumen karena mereka bersandar pada
voting untuk mengekspresikan preferensi tersebut. Pemilihan hanya berlangsung
secara periodik, dan para pemilih harus memilih para kandidat yang menawarkan
seperangkat program sehingga menyulitkan
para pemilih menentukan mana program yang mereka dukung. Lagi pula, mekanisme
voting membuat warga tidak bisa mengekspresikan intensitas preferensi mereka,
dan, akibat adanya sistem mayoritas, maka warga yang tidak memilih atau salah
memilih tetap akan dipaksa untuk membayar pajak atas program-program yang tidak
mereka dukung. Untuk alasan ini, voting mungkin menjadi metode yang kurang
tepat dibandingkan proses pembelanjaan uang di pasar dalam mengatur preferensi.
-Karena dalam dirinya sering terjadi inefisiensi, pemerintah juga dapat
menyebabkan inefisiensi di pasar melalui berbagai peraturan, penetapan harga,
pajak, dan pembelanjaan. Aktivitas ini mengikis hak kepemilikan, mengubah
insentif, dan merealokasi sumberdaya. Pemerintah juga mempengaruhi motivasi
individu dalam membuat pilihan rasional. Bilamana pembeli suatu komoditas di
pasar membayar biaya penuh dan menikmati manfaat penuh komoditas tersebut, maka
biaya dan manfaat atas pembelanjaan barang publik mencakup seluruh populasi.
Karena individu tidak akan menanggung beban biaya penuh dan tidak pula
menikmati manfaat penuh atas pilihan politik mereka, maka mereka kurang
termotivasi untuk mencari informasi dan membuat keputusan berdasarkan penilaian
yang cermat mengenai biaya dan manfaat.
D.B. Growth
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
-Pertumbuhan adalah gabungan dari kemampuan masyarakat memperoleh
surplus (produksi melebihi konsumsi) dan mananamkan surplus ini pada investasi
produktif. Selain menawarkan insentif dan tekanan yang kuat untuk menumbuhkan
surplus, pasar juga mengandung kelemahan yang dapat dimodifikasi melalui
intervensi pemerintah. Misalnya, sumberdaya kadang-kadang dibelenggu oleh
kebiasaan dan tradisi ke dalam pemanfaatan tak produktif. Pemerintah mempunyai
kekuatan untuk membongkar belenggu sumberdaya ini dan menempatkannya ke dalam
produksi yang aktif. Selain itu, dengan kontrolnya atas pajak, pembelanjaan,
dan suku bunga, pemerintah dapat mengarahkan aliran sumberdaya ke arah
akumulasi kapital, dan dengan demikian meningkatkan kapasitas produktif
masyarakat. Pemerintah juga dapat mendanai penelitian dan pengembangan (research
and development) yang mungkin dalam jangka pendek tidak menguntungkan bagi
korporasi tetapi dapat menyumbang pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Akhirnya, pemerintah dapat mencoba memperbaiki kecenderungan demonstrasi pasar (demonstration
effect) meninggalkan sumberdaya yang tidak digunakan.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
-Pemerintah seringkali memajaki dan meminjam uang beredar yang
sebenarnya telah diarahkan untuk investasi produktif. Regulasi, subsidi, pajak,
dapat membuat sumberdaya tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga
menimbulkan stagnasi. Misalnya, regulasi dan pajak dapat merusak profitabilitas
sehingga menghilangkan insentif dan sarana finansial untuk memperluas produksi.
Serupa dengan itu, subsidi dan bentuk-bentuk legislasi protektif lain dapat
berfungsi melindungi perusahaan dari tekanan kompetisi namun menghalangi
inovasi dan modernisasi. Usaha pemerintah untuk meredisitribusi pendapatan
dapat merusak dorongan untuk terlibat dalam aktivitas produktif. Bukan hanya
insentif positif pendapatan yang lebih tinggi yang menurun akibat pajak dan
regulasi, tetapi juga memunculkan disinsentif akibat kelaparan dan kehilangan
yang secara parsial digantikan oleh program-program kesejahteraan dan jaminan
sosial. Usaha pemerintah untuk mencapai keadilan yang lebih tinggi melalui
redistribusi pendapatan cenderung bersifat menghukum orang sukses dan
menghadiahi orang gagal, karena secara potensial melemahkan dinamisme ekonomi
pasar.
D.C. Stability
Potensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi
Pemerintah dapat mencoba memperbaiki resesi dan inflasi ekonomi dengan
mengatur secara tepat kebijakan eknomi sesuai sebab-sebab resesi dan inflasi
tersebut. Pemerintah dapat memperlambat resesi sampai pada tingkat “tidak
merusak kepercayaan dunia usaha” terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di
masa depan. Kebijakan antitrust pemerintah, dukungan terhadap serikat pekerja,
peraturan upah minimum, dan pajak progresif dapat berfungsi sebagai penyeimbang
bagi kecenderungan pasar untuk memfasilitasi penumpukan kemakmuran dan
kekuasaan yang merupakan perusak stabilitas ekonomi.
Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi
-Usaha pemerintah untuk memperbaiki arah pemanfaatan sumberdaya dan
mengubah distribusi pendapatan dapat mengikis hak-hak kepemilikan, menimbulkan
ketidakpastian, dan secara umum merusak kepercayaan dunia usaha. Pemerintah
juga dapat menyebabkan ketidakstabilan karena politisi yang berusaha memasuki
pemilihan ulang cenderung merangsang secara berlebihan perekonomian dengan harapan menciptakan bom ekonomi temporer yang
akan meninabobokan pemilih. Begitu pemilihan berlalu, stimulasi artifisial
ditarik dan ekonomi kembali menurun. Bahkan jika aparat pemerintah bertindak
dengan pamrih terbaik,
alat-alat moneter dan kebijakan fiskal tetap tidak sempurna dan dapat
menciptakan ketidakstabilan daripada memperbaikinya. Begitu aparat
pemerintah mengakui suatu masalah, memformulasikan suatu respons,
mengiplementasikan kebijakan, dan menunggu efek kebijakan tersebut, masalah
aslinya mungkin sudah berlalu, dan kebijakan tersebut akan mendestabilkannya
kembali. Akhirnya, dalam usahanya
mengekalkan kemakmuran, pemerintah cenderung menindas daya disiplin
kompetisi pasar yang, meskipun kadang-kadang melukai beberapa warga, berfungsi
mengendalikan tekanan inflasioner dan ekspansi yang eksesif. Dengan secara
artifisial memperpanjang kemakmuran, pemerintah dapat memperburuk resesi
berikutnya.
SO, WHAT IS
POLITICAL ECONOMY? [1]
- Secara sendiri-sendiri, pasar atau pemerintah, baik sebagai institusi
ekonomi maupun institusi politik, tidak akan mampu mengorganisir masyarakat
untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Kedua institusi tidak cukup kuat untuk
memaksakan keseimbangan proses politik dan ekonomi guna mempertahankan
masyarakat yang sehat. Dalam arti positif, kedua institusi saling komplementer.
Namun, pasar dan pemerintah juga menciptakan kekuatan yang besar yang menguasai
seluruh masyarakat dan melawan diri mereka satu sama lain dengan potensi
kerusakan yang amat besar.
- Usaha apapun untuk memahami rentang interaksi antara pasar dan
pemerintah mengharuskan penanggalan batas yang memisahkan ilmu ekonomi dan ilmu
politik. Politik dan ekonomi hanyalah dua wajah dari suatu proses dengan mana
masyarakat diorganisir untuk mencapai baik tujuan individu maupun tujuan bersama.
Sintesa ilmu ekonomi dan ilmu politik menghasilkan pendekatan ekonomi politik
interdisipliner yang mengakui bahwa pemerintah dan pasar saling berkelindan
dalam masyarakat modern. Dari perspektif ekonomi politik, usaha untuk
menganalisis kegiatan pemerintah dan pasar secara terpisah hanya akan
menghasilkan pemahaman yang parsial, dan karena itu menyimpang, mengenai sistem
sosial.
- Sejarah mutakhir hanya menonjolkan relevansi ekonomi politik. Sebagai
akibat Malaise dan Perang Dunia II, isu-isu seperti pertumbuhan, distribusi,
dan stabilitas ditransformasikan dari isu ekonomi ke dalam isu politik. Batas
antara kehidupan publik dan privat dilukis ulang, dengan politik melingkupi rentang aktivitas manusia yang
jauh lebih luas. Lebih mutakhir lagi, kerusakan lingkungan alam dan meningkatnya keprihatinan
mengenai kualitas hidup juga telah membawa pembaharuan ulang konflik dan
negosiasi atas batas yang tepat antara sektor publik dan privat. Karena domain
politik meluas ke dalam bidang yang sebelumnya menjadi teritori ekonomi, maka
relevansi ekonomi politik menjadi semakin nyata.
- Pada saat ini, tidak satu pun pendekatan ekonomi politik yang
mendominasi. Para ahli ekonomi politik tetap secara tajam terbagi atas
bagaimana cara terbaik agar pasar dan pemerintah dapat diintegrasikan. Sebagian
teoritisi mendukung suatu masyarakat dengan seminimal mungkin peran pemerintah,
sementara yang lain lebih menyukai suatu masyarakat di mana operasi pasar
diatur dengan ketat. Di antara dua kelompok ekstrim ini terletak kontinum gagasan
dan proposal kebijakan yang luas untuk mengkombinasikan pasar dan pemerintah
dalam cara yang merangkum manfaat masing-masing institusi dan meminimalkan efek
negatifnya.